Dana Hibah TP. PKK Kabupaten Bima Rp 500 Juta Dialokasikan 10 Program Kerja

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S., M.Si.

Bima, MIMBARNTB.com-- Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S., M.Si, mengeluarkan pres rilis terkait anggaran 2025 alokasi dana hibah PKK Kabupaten Bima yang ditempatkan pada subkegiatan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam APBD 2025 sebesar Rp. 500.000.000.

Suryadin mengatakan, jika ada pihak yang mengatakan bahwa dana hibah yang dialokasikan bagi penjabaran beragam program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima tahun anggaran 2025 melebihi angka tersebut, jelas keliru.

Anggaran hibah Rp 500 juta tersebut, kata dia dialokasikan untuk 10 Program Pokok PKK melalui empat Pokja di 18 Kecamatan dan 191 desa antara lain, melalui Pokja I, dana hibah tersebut dimanfaatkan untuk edukasi pencegahan perkawinan anak, penyalahgunaan Narkoba, pencegahan kekerasan seksual pada anak, bakti sosial dan penyerahan sembako.

Demikian halnya pada Pokja II, Suryadin menjelaskan, dana hibah diarahkan untuk mendorong program wajib belajar 13 Tahun, Kejar paket A,B, untuk anak putus sekolah, mengadakan bantuan paket buku untuk TBM peningkatan kapasitas, lomba secara berjenjang.

Sementara pada Pokja III, dia mengatakan, dana tersebut diarahkan untuk lomba video Hatinya PKK, lomba masak serba ikan, penyusunan data penerima manfaat Program Kerja, gerakan praktek memasak dan makan bersama (B2SA) dan mendorong upaya kesehatan, kelestarian 0dengan program unggulan dengan membangun sinergitas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementrian/Lembaga dan stake holder lain.

Masih terkait kesehatan, melalui Pokja IV ini pula, konvergensi stunting dan gizi melalui edukasi dan penguatan program lencegahan dan deteksi dini penyakit ditingkatkan

"Peningkatan akses kesehatan dan asuhan mandiri, Program kelestarian Lingkungan Hidup dan PHBS, kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, Keluarga Berencana, melalui pembinaan, penyuluhan, edukasi calon pengantin, sosialisasi kesehatan reproduksi juga menjadi prioritas," jelasnya.

(**).