Baca Juga
 |
| Bupati Bima, Ady Mahyudi, bersama Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Ika Retna Wulandary, dalam pertemuan di Bappenas untuk membahas peluang pendanaan infrastruktur strategis Kabupaten Bima. |
JAKARTA, MIMBARNTB.com - Kabupaten Bima, seperti daerah lainnya, menghadapi tantangan keterbatasan fiskal dalam tahun anggaran 2025-2026. Untuk mengatasi kendala ini dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, Bupati Bima, Ady Mahyudi, bersama dengan sejumlah pejabat terkait, melakukan serangkaian kunjungan koordinasi ke berbagai kementerian pada akhir pekan ini.
Kunjungan pertama dilakukan ke kantor Bappenas pada Jumat, 12 Desember, di mana Bupati dan rombongan diterima oleh Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Ika Retna Wulandary. Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki peluang pendanaan serta mengajukan program-program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah.
"Safari ini adalah tindak lanjut dari hasil desk usulan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI pada kegiatan Retreat Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada Oktober lalu," jelas Bupati Ady Mahyudi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan sepuluh usulan prioritas strategis yang dianggap mendesak dan memaparkannya langsung kepada kementerian teknis terkait. Usulan-usulan ini mencakup berbagai aspek penting bagi pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan kesehatan.
"Pemerintah Kabupaten Bima sangat berharap upaya advokasi intensif ini akan menghasilkan dukungan nyata dari pemerintah pusat. Dengan dukungan tersebut, kami berharap dapat mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Bima," ujar Bupati, yang didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT, Kabid P4 Bappeda, Hasanuddin, ST, dan Direktur RSUD Sondosia, Dr. Firman, MPH.
Usulan strategis yang diajukan meliputi pembangunan kembali infrastruktur jembatan yang rusak akibat banjir, peningkatan kualitas ruas jalan, pengembangan fasilitas dan peningkatan layanan di RSUD Sondosia, serta berbagai proyek prioritas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan kualitas pelayanan dasar.
Setelah pertemuan di Bappenas, Bupati Bima melanjutkan audiensi ke sejumlah kementerian strategis lainnya, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta beberapa kementerian lain yang relevan dengan usulan prioritas daerah.
(Din/Red)
