BADUNG, BALI, MIMBARNTB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan Kantor Wilayah X Badan Kepegawaian Negara (Kanreg X BKN). Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (22/1/2026) ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan pendalaman tugas Alat Kelengkapan Dewan (AKD), guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik di daerah asal.
Kunjungan kerja ini dibagi ke dalam dua lokasi dan fokus pembahasan yang berbeda namun saling mendukung. Di Kanreg X BKN, rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm, didampingi jajaran Komisi I DPRD. Kedatangan tim diterima langsung oleh Sekretaris Kanreg X BKN, Tubagus, beserta jajaran pejabat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I mendalami berbagai kebijakan dan strategi terkait tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN). Materi pembahasan mencakup perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, sistem mutasi dan promosi jabatan berbasis merit, hingga penegakan disiplin aparatur. Pengetahuan ini dinilai sangat relevan dan mendesak untuk diterapkan guna mendukung Pemerintah Kota Bima dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, rombongan lain yang terdiri dari Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Bima berkunjung ke Aula Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, bersama Wakil Ketua II DPRD, Ryan Kusuma Permadi, SH. Di sana, mereka diterima oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung, I Wayan Wijayana, beserta kepala dinas terkait.
Pertemuan ini menjadi wadah berbagi pengalaman mengenai berbagai sektor pembangunan. Secara rinci, DPRD Kota Bima mempelajari pengelolaan infrastruktur dan perumahan bersama Dinas PUPR serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Di sisi keuangan daerah, tim mendalami strategi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aset daerah bersama BPKAD Kabupaten Badung, termasuk bagaimana sektor pariwisata didorong menjadi ujung tombak peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, pembahasan juga menyasar aspek lingkungan hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah dan kebersihan kota, serta tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi warga.
Dari serangkaian diskusi dan pengamatan langsung, DPRD Kota Bima mencatat bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung tidak lepas dari sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi aktif warga dalam menjaga kelestarian alam serta mempertahankan kearifan lokal menjadi kekuatan utama yang menopang kejayaan sektor pariwisata, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap lonjakan PAD.
Salah satu praktik baik yang mendapat perhatian khusus adalah peran strategis Desa Adat. Di Badung, Desa Adat tidak hanya berfungsi sebagai wadah pelestarian budaya, tetapi juga ruang aktualisasi masyarakat untuk berkarya dan berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Model ini terbukti mendorong lahirnya desa-desa lain yang maju dan mandiri, sehingga memperluas dampak positif pembangunan berbasis kearifan lokal.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kota Bima berharap seluruh referensi kebijakan, inovasi, dan praktik terbaik yang telah didapatkan dapat dijadikan bahan masukan strategis. Hal ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan daerah serta penguatan fungsi pengawasan DPRD, khususnya di bidang kepegawaian, peningkatan PAD, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima ke depan.