DPRD Kota Bima Genjot Optimalisasi PAD, Pimpinan dan Bapemperda Studi Komparatif Strategis ke Kota Mataram -->
Cari Berita

Free Space 970 X 90px

DPRD Kota Bima Genjot Optimalisasi PAD, Pimpinan dan Bapemperda Studi Komparatif Strategis ke Kota Mataram

Rabu, 11 Maret 2026

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH (tengah), bersama Wakil Ketua DPRD dan jajaran Bapemperda saat melakukan studi komparatif ke Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Rabu (11/3/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk menggali strategi dan praktik baik optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna memperkuat kemandirian fiskal serta mendukung pembangunan di Kota Bima. (Foto: Tim MIMBARNTB).

KOTA BIMA, MIMBARNTB – Guna memperkuat strategi keuangan daerah dan mendorong kemandirian fiskal, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bima melakukan studi komparatif ke Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan pertukaran pengalaman dan wawasan ini berlangsung pada Rabu (11/3/2026).

 

Rombongan DPRD Kota Bima dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Syamsurih, SH, dan diikuti oleh kedua Wakil Ketua DPRD, yaitu Alfian Indrawirawan, S.Adm, dan M. Ryan Kusuma Permadi, SH, serta jajaran pimpinan dan anggota Bapemperda. Turut hadir mendampingi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima dan Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

 

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh pejabat Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, di antaranya Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Pelayanan, serta Kepala Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Disiplin (P4D). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, di mana kedua belah pihak saling berbagi pengalaman mengenai berbagai strategi yang telah diterapkan dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

 

Dalam sesi diskusi, dibahas secara mendalam mengenai keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan penerimaan daerah, mulai dari sistem penagihan pajak daerah yang efektif, upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, hingga berbagai inovasi pelayanan publik yang dinilai mampu mendukung percepatan dan peningkatan realisasi pendapatan.

 

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penentu utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Besaran PAD sangat berpengaruh terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai dan menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

 

“Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat secara langsung dan mempelajari strategi apa saja yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya. Berbagai pengalaman dan praktik baik yang sudah terbukti berhasil di sini, tentu akan kami jadikan referensi berharga untuk memperkuat kebijakan dan regulasi di Kota Bima,” ujar Syamsurih.

 

Lebih jauh ia menjelaskan, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong lahirnya produk hukum daerah yang tidak hanya kuat secara aturan, tetapi juga efektif dalam menggali potensi ekonomi daerah. Selain itu, DPRD juga berkewajiban memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan dan hasil penerimaan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

 

Menurut Syamsurih, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas regulasi, efektivitas sistem pengelolaan, serta sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif.

 

“Harapan kami, dari studi komparatif ini akan lahir berbagai gagasan dan pemikiran baru. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan utama kami dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan maupun peraturan daerah terkait pengelolaan pendapatan, agar lebih relevan dan tepat sasaran dengan kondisi di Kota Bima,” tambahnya.

 

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen DPRD Kota Bima dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Diharapkan, hasil kunjungan ini dapat diimplementasikan segera agar pengelolaan potensi pendapatan daerah semakin optimal, kapasitas fiskal semakin kuat, dan mampu mendukung percepatan pembangunan menuju Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan.