 |
| Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH, bersama Wakil Ketua I DPRD, Alfian Indrawirawan, S.Adm, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Bima, saat menerima kunjungan Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Supawardi, SE, MM. Ak, ERMAP, CSFA, beserta rombongan di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, Rabu (8/4/2026). Pertemuan ini memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif bersama BPK demi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan. |
KOTA BIMA, MIMBARNTB – Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH, bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Supawardi, SE, MM. Ak, ERMAP, CSFA, beserta rombongan. Pertemuan strategis ini berlangsung di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima. Kehadiran pimpinan tertinggi dari unsur legislatif dan eksekutif ini menjadi bukti nyata sinergi kuat antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH, menilai kunjungan dan komunikasi intensif dengan BPK RI merupakan langkah sangat penting dalam upaya berkelanjutan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran publik. Sebagai lembaga yang memegang fungsi pengawasan, DPRD menegaskan komitmen penuhnya untuk mendorong terciptanya birokrasi yang baik dan bebas dari penyimpangan.
“Kami sangat menyambut baik kehadiran Kepala BPK RI Perwakilan NTB. BPK adalah mitra strategis kami dalam memastikan setiap rupiah keuangan daerah dikelola dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Syamsurih.
Lebih jauh, ia berharap hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK nantinya tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi benar-benar menjadi bahan evaluasi mendalam serta landasan utama bagi Pemerintah Kota Bima untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm, menambahkan bahwa kolaborasi erat antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan BPK RI merupakan kebutuhan mutlak. Tiga pilar ini harus berjalan beriringan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga efektif serta berorientasi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat luas.
Kunjungan kerja BPK RI Perwakilan NTB ini sendiri merupakan bagian dari agenda rutin lembaga tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama yang semakin kokoh antara DPRD dan Pemerintah Kota Bima untuk menindaklanjuti dan merealisasikan setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Langkah ini ditempuh demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, sehat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipercaya oleh masyarakat. (Adv)