Dompu, mimbarntb.com- Proses tender pembangunan kantor Pemerintah Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Unit layanan pengadaan (ULP) Pemda Dompu, proyek yang dimenangkan oleh PT. Haka Utama tersebut disorot oleh LSM LP3 yang mencurigai adanya indikasi permainan PT. Haka Utama dengan ULP pemda Dompu dalam hal proses tender. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris LSM LP3 NTB Fazrin kepada mimbarntb.com (7/9) malam lewat WhatsApp.
"Kami meminta Bupati Dompu, Sekda dan Direktur Utama PT. Haka utama untuk menghentikan pekerjaan proyek tersebut dan meninjau ulang proses tender pembangunan kantor Pemda Dompu" Kata Fazrin.
Tidak hanya itu, Fazrin keberatan dengan perekrutan para buruh dan tukang yang dipekerjakan oleh PT. Haka Utama yaitu orang -orang diluar Dompu. Oleh sebab itu Fazrin meminta kepada Sekda atau Bupati selaku KPA dan khususnya Direktur PT. Haka utama agar memperkerjakan orang pribumi Dompu agar keberadaan Proyek tersebut bisa memberdayakan masyarakat asli Dompu.
Selain itu, Fazrin meminta Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Mabes Polri untuk melakukan pengawasan terhadap proyek baik dalam proses tender maupun pada tahap pekerjaan khususnya proyek yang bersumber dari anggaran APBD-P, sebab menurut Fazrin pengelolaan APBD-P pemerintah Kabupaten Dompu disinyalir ada indikasi dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Red)