MimbarNTB.com - Termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. M. Taufik Hak, M. Si selaku pimpinan pejabat pengelola dan dokumentasi (PPID) utama lingkup Pemda Bima dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali tidak hadir pada panggilan sidang kedua, Jum'at (03/11/2017). Meskipun Sekda tidak hadir namun memberikan kuasa kepada Kasubag Informasi dan pemberitaan pada bagian Humas dan Protol Sekda Kab. Bima, Ruslan, S. Sos dan Kasubag Umum dan Kepegawaiaan pada pada Dinas Kominfostik Kab. Bima Arief Rahman, SH. MH.
Sengketa informasi diajukan setelah pemohon tidak mendapatkan informasi terkait permohonan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kominfostik selaku PPID Kabupaten Bima melalui surat nomor 11/DPC-LSM KIPANG Bima/IX/2017 pada 05 Agustus 2017 perihal surat permohonan informasi dan dokumen salinan nama -nama siswa penerima bantuan program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015-2016.
"Kita sudah melakukan permohonan informasi dan keberatan sesuai ketentuan. Karena tidak mendapat jawaban berdasarkan UU 14 tahun 2008, maka selaku masyarakat kita pergunakan hak sesuai UUD 1945, Pasal 28 dan UU keterbukaaan informasi publik, mengajukan sengketa informasi ke KI" pungkas Kadir Jaelani.
Berbagai pertanyaan yang dilemparkan oleh Majelis hakim kepada termohon dan pemohon secara bergantian, sehingga pada akhirnya majelis hakim komisioner memutuskan sidang ditunda. Selain itu majelis hakim meminta panitera untuk memanggil kembali para pihak pada sidang berikutnya.(MB 02)