Penyebabnya beragam, antara lain kecelakaan kerja, penganiayaan oleh majikan dan sakit.
Abdul Kadir Jaelani mengatakan Kemnaker, BNP2TKI, Satgas Anti-Perdagangan Orang NTB, Tim Gabungan Pencegahan Perdagangan Orang NTB dan Migrant Care bisa bersinergi untuk menanggulangi masalah ini.
“Agar di tingkatkan pengawasan bagi buruh migran Indonesia di mancanegara, terutama TKI yang bermasalah di luar negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Jaelani Kamis (13/9/2018).
Selain itu dia mendorong Kemnaker dan BNP2TKI mewajibkan setiap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk bekerja sama dengan BLK guna memberikan pelatihan bahasa dan keterampilan kepada para calon TKI. Dengan demikian, TKI yang dikirim ke luar negeri menilik terampilan.
"TKI yang diberangkatkan memiliki keterampilan sehingga siap bekerja,” harapnya.
Tidak hanya itu, dia mengharapkan ada upaya pencegahan perdagangan orang di sektor hulu. Antara lain dengan memberikan pelatihan kepada warga sehingga punya keterampilan dan tidak mudah terbujuk untuk bekerja menjadi TKI di luar negeri.
Dikatakannya, Kemnaker harus membumikan program keterampilan dan memperbanyak fasilitas Balai Latihan Kerja. Dan di imbau bagi masyarakat Bima yang berusia produktif untuk mengikuti pelatihan kerja yang tersedia.
Dia menambahkan, upaya lain yang bisa ditempuh bagaimana meningkatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Supaya masyarakat di pedesaan tidak perlu mencari nafkah di daerah lain karena ada lapangan kerja di desa mereka tinggal. (MB01)
