Baca Juga
BIMA, MIMBARNTB.com -Koordinator From Penyatuan Pemuda dan Mahasiswa (FPM) Bima, Andri kecewa terhadap sikap PT PLN UP3 Bima yang tidak mau mengabulkan permintaannya terkait rekapitulasi data besaran daya dan besaran pembayaran listrik RSUD Bima tiap bulannya.
"Tadi ada permintaan terkait dengan pembayaran rekening satu tahun ya. Jadi kami jelaskan prosedurnya bukan coba kami berniat menutupi tidak, tapi ada yang namanya kewenangan pak, ada kewenangan. Karena permintaan teman-teman itu ada lumayan rumit historis 1 tahun kami ndak punya, adanya di data bis pusat, karena pelanggaran sendiri kalau bayar di PPOB, ATM, Bank dan Pos," ungkap Wiwit.
Andri mengatakan dengan tidak diberikannya data yang diminta, dia menduga pihak PT PLN UP3 Bima punya persoalan besar sehingga terkesan ditutupi.
Dia menuturkan, sesuai data yang dikantonginya diduga ada pemborosan anggaran negara terkait pembayaran listrik di rumah sakit umum daerah (RSUD) Bima tiap tahunnya.
"Ada dugaan pemborosan uang negara dalam data kami pegang itu 900 juta pembayaran listrik yang dibayar oleh RSUD Bima itu," ungkap Andri usai audensi dengan pihak PT PLN UP3 Bima, Senin (11/3) sore di kantor PT PLN UP3 Bima.
Andri pun mengancam bila pihak PT PLN UP3 Bima tidak punya niat baik untuk memberikan data sesuai yang diminta, maka dia akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat di depan kantor PT PLN UP3 Bima.
"Audensi dalam rangka meminta data hasil pembayaran RSUD Bima dan berapa watt besaran daya listrik RSUD Bima. Dengan kedatangan kami disini tidak ada wining solusi. Jalan alternatif kami tempuh kedua permohonan data ke provinsi, ketika tidak diindahkan maka jalur terakhir adalah aksi demonstrasi," tuturnya dengan nada kesal dan ekspresi muka kecewa.
Menanggapi permintaan data dari FPM, PT PLN UP3 Bima melalui Manejer Pemasaran, Wiwit Putra Perdana mengatakan pihaknya tidak bisa mengabulkan sekarang dan mengenai data itu pihaknya akan coba berkoordinasi dengan PT PLN pusat.
Menejer Pemasaran PT PLN UP3 Bima, Wiwit Putra Perdana. |
"Tadi ada permintaan terkait dengan pembayaran rekening satu tahun ya. Jadi kami jelaskan prosedurnya bukan coba kami berniat menutupi tidak, tapi ada yang namanya kewenangan pak, ada kewenangan. Karena permintaan teman-teman itu ada lumayan rumit historis 1 tahun kami ndak punya, adanya di data bis pusat, karena pelanggaran sendiri kalau bayar di PPOB, ATM, Bank dan Pos," ungkap Wiwit.
Menanggapi ancaman demo dari FPM, Wiwit mengatakan kalau menggelar aksi demonstrasi agar menyampaikan dengan baik dan secara santun.
"Itukan representatif kawan-kawan saja, adapun segala prosedur sudah kami sampaikan dan bahkan langkah-langkahnya yang tastis sudah kami sampaikan, sudah sesuai dengan prosedur kami sampaikan, kalau representasinya seperti itu silakan saja disampaikan dengan baik," ucapnya usai audensi dengan FPM, Senin (11/3) sore di kantor PT PLN UP3 Bima. [mb01]•