Upaya ini sejalan dengan komitmen Kementerian Kominfo mewujudkan pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia hingga ke pelosok dengan target Indonesia 'merdeka' sinyal pada 2020.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima HM Antonius, SSTP sesaat setelah prosesi penandatanganan MoU mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan ikhtiar mewujudkan target Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam kerangka MoU tersebut, pada tahun 2019, Kabupaten Bima mendapatkan alokasi pembangunan BTS yang berlokasi di Desa Talapiti, Mawu, Kole Kecamatan Ambalawi dan Desa Waduruka, Pusu Kecamatan Langgudu dan dusun Woro Desa Parado Wane Kecamatan Parado. PemerintahKabupaten Bima diminta untuk menyiapkan lahan lokasi dan membebaskan biaya retribusi perijinan terkait pembangunannya.
“Awalnya Kementerian Kominfo memberikan alokasi BTS untuk lima titik, setelah dilakukan upaya lobi, akhirnya kabupaten Bima mendapatkan tambahan satu titik lagi yaitu di dusun Woro Desa Parado Wane Kecamatan Parado, sehingga menjadi enam titik BTS," jelas Anton.
Melalui kerangka kerjasama ini, maka langkah membangun prasarana telekomunikasi di area terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dapat diwujudkan secara bertahap.
Ditambahkan Anton, perjuangan membangun BTS ini merupakan wujud upaya perjuangan Pemerintah kabupaten Bima dalam memajukan dunia telekomunikasi dan informasi melalui pembangunan “tol langit” di kabupaten Bima," terangnya. (DN)
