Menurut Wildan, sikap Walikota Bima mempolisikan Aktifis Pro demokrasi itu bertentangan dengan alam demokrasi saat ini, karena Demokrasi memberikan ruang yang terbuka untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta pandangannya terhadap pemerintahan yang sedang berjalan baik secara terbuka maupun melalui perwakilannya di parlemen.
Untuk itu, Wildan meminta serta menyarankan kepada Walikota Bima HM Lutfi untuk berpikir jernih sebelum memutuskan untuk mempolisikan setiap orang yang melontarkan kritikan. Dia pun meminta HM Lutfi untuk mencabut laporannya ke Polisi terhadap dua Aktifis Pro Demokrasi.
"Atas dasar nilai demokrasi, kami HMI MPO Cabang Bima menyarankan kepada walikota Bima untuk mencabut laporannya terhadap Aktifis pro demokrasi," ungkap Wildan pada mimbarNTB.com melalui konferensi persnya, Kamis 31 Oktober 2019 bertempat di Kota Bima.
Kata Wildan, sebaiknya HM Lutfi fokus saja merealisasikan Visi-Misi serta janji-janji politiknya kepada rakyat saat kampanye dulu, tak perlu merasa risih dan terganggu dengan adanya kritikan dan masukan dari rakyat baik dalam bentuk gambar maupun lewat tulisan serta ucapan, karena itu bagian check and balance.
Wildan mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan berekspresi dan penyampaikan pendapat dimuka umum, untuk itu dia menolak adanya pemimpin anti demokrasi dan kriminalisasi terhadap Aktifis Pro demokrasi.
"Saran kami sebagai anak bangsa, Walikota Bima semestinya fokus kepada Visi Misi pembangunan pemerintah Kota, tidak perlu merasa terganggu dengan kritikan dan masukan dari masyarakat. Negara ini adalah negara demokrasi, untuk itu kami menolak kriminalisasi pemimpin anti demokrasi," tegasnya. (DN)
