Baca Juga
 |
| Ketua Umum PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Syamsuddin, SH MH. |
Menurut Dosen STIH Muhammadiyah Bima itu langkah-langkah yang dilakukan Bupati Bima selama ini masih parsial dan lebih dominan terkesan politis.
Dia mengatakan, tugas bupati itu bukan sekedar mengeluarkan himbauan, bagi-bagi masker dan hand sanitizer saja tetapi memastikan terbentuknya tim Pencegahan Covid yang Kuat dan solid, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terutama Alat Pelindung Diri (APD), adanya Wilayah karantina PDP dan ODP sejenisnya, adanya pengecekan dari berbagai titik/pintu masuk seperti Bandara, Pelabuhan dan terminal yang maksimal dan memadai.
"Pekerjaan bagi bagi masker dan handsanitizer tidak perlu Bupati, masyarakat biasa saja bisa kalau ada stock Masker dan Handsanitizer yang tersedia," kata Syam melalui pres rilis yang diterima media ini Rabu (22/4) pagi.
Selain itu katanya, Bupati Bima harus mengkonsolidasikan berbagai elemen yang ada mulai Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa, legislatif, partai politik, ormas, OKP, LSM dan para relawan untuk bergerak bersama di bawah komando Pemerintah agar gerakannya lebih terkonsolidasi, terarah, terukur dan tepat sasaran bukan gerak masing-masing seperti sekarang ini sehingga bisa di evaluasi.
Dikatakannya, mengantisipasi kepulangan warga bima yang dari luar daerah, terutama dari daerah terjangkit covid 19 harusnya pemerintah menyediakan tempat karantina khusus dan mereka di karantina dulu sementara waktu agar mereka tidak berbaur dengan keluarga dan masyarakat lainnya sampai di pastikan dirinya aman. Ini penting mengingat ada yang positif tapi tidak menimbulkan gejala, jadi silahkan sewa Hotel-hotel atau perumahan BTN yang masih kosong atau bangun tempat khusus yang jauh dari jangkauan masyarakat sebagai tempat karantina daripada mereka disuruh isolasi mandiri dirumahnnya sementara tingkat kesadaran dan kepatuhannya sangat kurang, tentu ini sangat membahayakan.
Mengingat telah ada puluhan kasus positif di Kabupaten Bima dan potensi bertambahnya ada, Syam mengusulkan Bupati Bima melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar penyebaran Covid 19 tidak meluas, sehingga masyarakat dapat tenang.
"Jangan menunggu banyak korban, diberbagai negara bahkan Indonesia termasuk juga NTB awalnya satu orang kemudian menyebar dengan cepat, jadi jangan anggap remeh virus ini. Sembari menunggu itu, langkah cepatnya untuk saat ini silahkan lakukan pembatasan berskala Desa dan Kecamatan tertentu dulu," sarannya.
Dia menambahkan, Bupati Bima harus segera menetapkan Rumah Sakit/Puskesmas tertentu yang khusus untuk merawat pasien yang sudah postif Covid 19 sehingga perawatannya terpusat, tidak campur dengan pasien biasa lainnya, hal ini penting agar perawatan dan pengobatan pasien bisa fokus dan maksimal demikian juga dengan para tenaga kesehatannya.
(mb01)