Baca Juga
 |
| Abdul Muzakir Wakil Ketua BPD Maria kecamatan Wawo. |
Zaki pertanyakan data yang diserahkan oleh pendamping TKSK sebanyak 285 ke pemerintah desa Maria saat pertemuan di kantor Camat Wawo untuk dilakukan verifikasi mengingat data yang diserahkan oleh pendamping TKSK dari Kemensos tersebut merupakan data lama sekitar tahun 2012 silam.
Zaki mengatakan, menindaklanjuti itu kemudian pemdes Maria melakukan pengecekan secara detail sehingga dari data sebanyak 285 dicoret sekitar 40 kepala keluarga karena tak layak mendapatkan bantuan BST, sebab ditemukan nama warga yang tertera dalam data kemensos itu telah meninggal dunia, sudah menjadi PNS, istri PNS dan janda pensiun PNS.
Meskipun data itu telah diperbaiki dan telah dimasukan nama pengganti penerima BST yang layak mendapatkan bantuan sosial tunai melalui Musyawarah desa (Musdes) khusus, namun setelah diserahkan ke pendamping TKSK diteruskan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima hingga ke pemerintah pusat justru data semula yang muncul lagi.
Dia mengatakan, harusnya pemerintah desa Maria tidak menggunakan data Kemensos karena mengingat Pemdes Maria yang tahu seluk beluk dan keadaan warganya.
"Tapi setelah data diserahkan oleh Pemerintah Desa ke Pendamping TKSK untuk diteruskan ke Dinas Sosial hingga ke Pusat, nyatanya yang dikirim oleh Kemensos adalah data lama itu lagi. Sebab Awalnya kita mengusulkan 40_an nama pengganti di data BST, harus kerja lagi untuk mengakomodir 40_an tersebut ke data bantuan-bantuan lain. Setelah semuanya beres, JPS Gemilang, JPS Bima Ramah maupun BLT DD sudah kita rampungkan sesuai kuota, dan dilakukan penetapan lewat Musdes Khusus, justru disaat itulah timbul lagi problem baru," protes Zaki melalui mimbar NTB via seluler, Rabu (20/5) sore.
"Sejak kemarin awal dari pembayaran BST kita dikejutkan oleh warga yang protes terkait namanya yang sudah tidak ada lagi. Kenapa Dinas Sosial terlambat untuk melakukan verifikasi data tersebut, dan juga pemerintah desa tidak dikonfirmasi sama sekali terkait adanya perubahan tersebut. Dan juga kenapa dari awal ketika pihak pemdes yang melakukan verifikasi, data tersebut tidak dipakai. Sedangkan yang paling memahami keadaan dibawah adalah Pemerintah Desa," sambung Zaki.
Akibat buruknya perbaikan data yang dilakukan pemerintah terkait sehingga pemerintah desa yang harus menanggung beban. Untuk itu, Zaki bersama pemdes Mari berharap kepada Dinsos Kabupaten Bima untuk mengakomodir data sesuai usulan pemerintah desa Maria.
"Sekarang harapan kita Pemerintah Desa, agar pihak yang bertanggung jawab terkait hal ini (Dinas Sosial) Kabupaten Bima untuk segera memberikan solusi terkait nama-nama yang dicoret. Karena kejadian ini sangat membuat kita yang dibawah menjadi gaduh dan mungkin ini terjadi di semua Desa di Kecamatan Wawo. Kebetulan saja di Desa kitalah yang paling banyak nama-nama untuk data BST itu dicoret," harapnya.
(mb01)