 |
| Anggota DPRD Fraksi Nasdem Kabupaten Bima, Ir. Ahmad menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak mengindahkan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bima terkait pembagian Lapak Pasar Tente. |
KOTA, BIMA, MIMBARNTB.COM -- Tercatat sebanyak 6 kali kantor DPRD Kabupaten Bima di demo oleh Forum Komunikasi Pasar Tente (FKPT). Dalam aspirasi yang sama yaitu massa menuntut pemerintah daerah agar transparan dan adil dalam pembagian Lapak di Pasar Tente, Kecamatan Woha.
Massa menyampaikan aspirasi jilid ke enam ini diterima oleh Anggota DPRD Fraksi Nasdem, Ir. Ahmad dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, Drs. Ishaka di depan halaman kantor setempat,
Senin (24/5/2021) sore.
Anggota DPRD Kabupaten Bima Fraksi Nasdem, Ir. Ahmad mengatakan legislatif telah menyikapi secara serius dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yaitu dengan mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah yang isinya, Pertama Meminta kepada Pemkab dalam hal ini Bupati Bima untuk menunda pembagian toko sampai usai Pilkada. Kedua Meminta kepada Bupati Bima untuk mencabut kembali keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/485/03.4/2020.
Ahmad pun menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak mengindahkan rekomendasi dari DPRD.
"DPRD ini saudara bukan eksekutif tidak bisa mengeksekusi, kita hanya bisa mengeluarkan rekomendasi, harusnya pemerintah menindaklanjuti rekomendasi komisi," demikian penjelasan anggota DPRD asal Kecamatan Bolo ini.
Ahmad berjanji akan tetap melakukan upaya dengan memanggil Pemkab Bima sampai permasalahan lapak di pasar Tente benar - benar selesai sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.
"Atas nama Fraksi saya akan memanggil kembali pihak terkait sampai permasalahan ini selesai," janji Ahmad kepada massa aksi.
Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian setempat. Setelah mendengar penjelasan dari Ahmad, massa pun akhirnya membubarkan diri secara tertib.
*MB01*