1. Penyelesaian Pekerjaan terlambat dan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp 832.075.708,95.
2. Kekurangan volume pekerjaan konstruksi senilai Rp 497.481.748,58
3. Pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp 7.092.727.273,00
Sementara untuk Denda keterlambatan, Suryadin menyebutkan Sebesar Rp 832.075.708,95 yang merupakan akumulasi dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek konstruksi Masjid Agung selama 80 hari kalender dikalikan nilai kontrak terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 7 Maret 2022.
"Berkaitan dengan item pembayaran denda ini, terdapat perbedaan persepsi antara Tim pemeriksa dengan pihak pelaksana proyek, dimana Tim audit berpandangan masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan. Meskipun dalam laporan progres pekerjaan sudah mencapai 99,159 persen dan masih ada deviasi keterlambatan 0,841 persen," sambungnya.
Dikatakannya, karena pekerjaan tersebut belum selesai 100 persen, Tim BPK menganggap seluruh pekerjaan belum selesai sehingga dikenakan denda senilai Rp 832.075.708,95.
Sementara kata Suryadin, pada sisi pelaksana, berdasarkan laporan progres mencapai 99,159 persen dengan deviasi keterlambatan 0,841 persen dan mengacu pada perhitungan yang ada dalam regulasi, denda keterlambatan hanya Rp. 47,7 juta. Saat ini denda keterlambatan dibayar sesuai perhitungan progres pekerjaan oleh kontraktor dan selisih pembayaran masih dibahas lebih lanjut.
"Selanjutnya berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan konstruksi senilai Rp 497.481.748,58. Dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan volume pekerjaan. Terkait kelebihan bayar karena kekurangan volume pekerjaan sudah disetor ke kas negara mengacu kepada item yang ada dalam diktum kontrak," sambung Suryadin.
Terkait kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp 7.092.727.273,00, Suryadin menjelaskan bahwa uang tersebut sudah disetor ke kas negara.
"Penyetoran itu dilakukan atas dasar pemahaman bahwa pembangunan Masjid Agung tersebut dikenakan PPN dan ditindak lanjuti oleh kantor Pajak Pratama Kabupaten Bima melalui rapat koordinasi terkait dengan pembahasan khusus PPN yang menyimpulkan bahwa tetap disetorkan ke kas negara. Pada Bulan Desember 2021, Kadis Perkim kabupaten Bima menyurati BPKP dan Kanwil Perpajakan Provinsi NTB dan jawabannya pada Bulan Maret 2022 bahwa tidak dikenakan PPN dan uang tersebut akan dikenakan restitusi kembali," tutupnya.
(Red)
