 |
| Immawati DPD IMM NTB Gedor Gedung DPRD NTB Tolak Kenaikan BBM. |
MATARAM, MIMBARNTB.COM -- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mencekik rakyat Indonesia. Oleh karena itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi NTB, Senin (5/9/2022) menolak kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah.
Massa aksi melakukan orasi ilmiah secara bergilir, Korlap I, IMMawan Erwin menjelaskan dalam orasinya bahwa IMM Nusa Tenggara Barat serentak turun ke jalan untuk memulai gendera perang dengan pemerintah Republik Indonesia untuk melawan kebijakan pemerintah yakni menaikan harga BBM.
Selain itu ia menyampaikan kajian yang dilakukan internal DPD IMM NTB, kata dia kenaikan harga BBM ini merupakan kedzoliman yang dilakukan Pemerintah pada masyarakat Indonesia yang bukan hanya berdampak pada BBM nya sendiri, melainkan pada seluruh aktivitas masyarakat Indonesia, seperti traktor Petani, mesin kapal nelayan, motor ojek jika tidak bisa menjangkau harga BBM, bagaimana mereka bisa mencari nafkah.
| DPD IMM NTB Gedor Gedung DPRD NTB Tolak Kenaikan BBM. |
"Disisi lain minyak dunia sedang turun, maka bagi kami tidak ada alasan pemerintah menaikan harga BBM. Kami ingatkan pada pemerintah, kami akan turun berjilid-jilid sampai harga BBM turun dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," jelas IMMawan Erwin.
Hal senada disampaikan Korlap II, IMMawan Irwansyah mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini merupakan cara pemerintah mencekik rakyat Indonesia, semulanya Harga BBM, Pertalite Rp.7.650 menjadi 10.000, Solar Rp.5.150 menjadi Rp.8.500, Pertamax Rp.12.500 menjadi Rp.16.000, tentunya kenaikan BBM sangat merugikan Rakyat kecil.
"Kami terlahir dari rahim petani, Nelayan, Buruh, dan lainnya sangat menyesalkan atas kebijakan Pemerintah Indonesia yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Kami mendesak Ketua DPRD provinsi NTB segera menyampaikan aspirasi kami yang mewakili Rakyat Indonesia, sebelum kami memanggil DPRD, Dewan Pengkhianat Rakyat," desak Imawan Irwan asal Desa Soki, Kec. Palibelo, Kabupaten Bima itu.
Sementara, IMMawan Julhaf Riansyah menegaskan, atas nama kader IMM NTB menyampaikan mosi ketidakpercayaan terhadap DPRD Provinsi NTB jika tidak mampu menyampaikan rekomendasi rakyat terkait tolak kenaikan BBM. Sebab tak ada lagi harapan besar kami selain mengadu nasib di wakil rakyat. Oleh karenanya perlu kami sampaikan bahwa pihak DPRD provinsi NTB harus memberikan sikap pro terhadap gerakan rakyat.
"Naiknya harga BBM akan menjadi catatan buruk dalam perekonomian Indonesia yang belum stabil, karena masyarakat telah terporak-porandakan oleh sistem yang selalu memberikan dampak buruk terhadap kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, saya harap pihak legislatif harus benar-benar serius dalam melaksanakan Rana fungsionalnya sebagai bagian terpenting dalam kepentingan rakyat Indonesia," tegas IMMawan Julhaf.
"Jika bahan bakar minyak tetap dinaikan, maka gerakan mahasiswa akan terus menghiasi ruang-ruang argumentatif sebagai bentuk penolakannya dan akan menjadi prasasti sejarah bahwa kader IMM akan terus mengumandangkan perlawanan, apapun dalilnya kami tetap tolak" Tegasnya.
"Saya sangat menyayangkan tindakan aparatur negara dalam proses mengawal masa aksi, karena salah satu kader IMM NTB sampai berlumur darah karena ulah oknum kepolisian NTB. Disamping itu, perlu dievaluasi juga bahwa pihak Humas Polda NTB tidak melakukan tugas dan fungsinya dalam hal membangun komunikasi terhadap Humas massa aksi IMM NTB," Sesal Julhaf Pria kelahiran Tambora, Kabupaten Bima.
Tak hanya itu, Kader IMM Imawati, Nurrahmadaniati mendesak Ketua DPRD NTB agar segera menyampaikan aspirasi kami kepada Pak Presiden Republik Indonesia, H. Joko Widodo, pasalnya ini merupakan tangisan rakyat yang harus diperjuangan oleh DPRD sebagai Wakil Rakyat.
"Kami tidak akan berhenti membangun gerakan di mimbar jalanan sebelum Harga BBM stabil kembali seperti semula," kecam Iwamati Nurrahmadaniati, Putri Asal Desa Madawau, kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.
(tim)