Baca Juga
 |
| Komisi II DPRD Kota Bima Apresiasi Kehadiran GPM Bima Raya Soroti Menjamurnya Retail Modern di Kota Bima. |
KOTA BIMA, MIMBARNTB.COM -- Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Bima Raya yang menjadwalkan pertemuan bersama Komisi II di Ruang Banggar DPRD Kota Bima berlangsung sukses, Rabu (2/11/2022).
Ketua GPM Bima Raya, Firdaus mengungkapkan, maraknya kehadiran bangunan Retail Modern yaitu 21 titik Alfamart dengan Ijin Wali Kota sebanyak 27 titik dan Indomaret sebanyak 5 titik yang berdiri di Kota Bima. Firdaus mempertanyakan sikap Pengawasan dari DPRD Kota Bima khususnya pihak Komisi II.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II Taufik Karim mengaku, awal rencana retail modern masuk di tahun 2020-2021. Pihaknya pernah memanggil Kepala DPMPT-SP Kota Bima (Adisan). Saat itu, ijin yang diberikan untuk Alfamart hanya 11 titik.
"Kami setujui 11 titik itu dengan mempertimbangkan ditempatkan di wilayah pinggir Kota Bima untuk menopang kebutuhan ekonomi masyarakat. Agar mempermudah kebutuhan masyarakat sekitar," jelas Taufik.
Ia mengatakan, di tengah keadaan kesibukan dan banyaknya polemik serta masalah di Kota Bima, keberadaan retail modern memang sudah melebihi dari komitmen awal.
"Untuk itu, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kehadiran GPM Bima Raya untuk bersama-sama menelusuri dan mengevaluasi keberadaan toko-toko modern yang jumlahnya sudah terlalu banyak dan menjadi sorotan masyarakat saat ini," ungkapnya.
Lebih lanjut ia jelaskan, saat ini baru satu elemen yang menyoroti persoalan ini. Tentu akan banyak lagi kelompok lain yang menyoroti, sudah semestinya persoalan ini dibahas bersama dengan stakeholder atau dinas-dinas terkait dalam pertemuan selanjutnya bersama teman-teman GPM Bima Raya.
"Hasil pertemuan kita ini akan kami sampaikan ke Pimpinan. Untuk pertemuan selanjutnya, setelah ada arahan dari Pimpinan akan kami kabari secepatnya via ponsel teman-teman," ungkap Taufik.
Sementara elemen NGO yang menyoroti keberadaan retail modern ini, Adhar menegaskan agar dalam pertemuan ke depan Pihak eksekutif yang akan dihadiri oleh dinas-dinas terkait untuk menyertakan data-data, dokumen maupun aturan tentang retail modern.
"Kami harap pertemuan ke depan, pihak eksekutif melalui dinas-dinas terkait agar melengkapi diri dengan dokumen maupun aturan tentang keberadaan toko modern, bila perlu manajemen pihak Alfamart dan Indomaret pun dihadirkan," jelas Aktivis Bima itu.
(red)