DPR RI Dr H Muhamad Syafrudin & PSDKP Gelar Sosialiasi Penguatan Peran Masyarakat SDKP Berbasis Masyarakat -->
Cari Berita

Free Space 970 X 90px

DPR RI Dr H Muhamad Syafrudin & PSDKP Gelar Sosialiasi Penguatan Peran Masyarakat SDKP Berbasis Masyarakat

Thursday, June 13, 2024


Kota Bima.- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menggelar Sosialiasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat, Kelurahan Kolo, Kota Bima, Jum'at (14/6/2024). 

DPR Dr H Muhamad Syafrudin & PSDKP Gelar Sosialiasi Penguatan Peran Masyarakat SDKP Berbasis Masyarakat, di Kelurahan Kolo, Kota Bima.


Sosialiasi ini kolaborasi antara Ditjen PSDKP dengan anggota Komisi IV DPR RI, Dr. H. Muhammad Syafrudin, ST., MM. 

Hadir dalam kegiatan sosialiasi ini, anggota DPR RI dari fraksi PAN Dr H Muhamad Syafrudin, PSDKP Benoa, Perwakilan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Sebelum acara dimulai, dilakukan penyerahan rompi dan tompi kepada kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Ir Nugroho Aji.

Dalam sambutannya, anggota Komisi IV DPR RI Dr H Muhamad Syafrudin menyampaikan, kegiatan ini sengaja dipilih di Kolo di pesisir. 

Pria yang akrab disapa HMS itu berpesan, agar bantuan yang pernah ia serahkan tetap dijaga dan dirawat supaya bisa memberikan manfaat mensejahterakan masyarakat pesisir. 

Tak hanya itu, dia memberi tips kepada pokmaswas cara membudidayakan ikan kerapung agar harganya memuaskan para pembudidaya. 

"Kalau mau berbudidaya ikan kerapung jangan besar-besar cukup 1 kilogram supaya harganya memuaskan, sebab kalau ikan kerapung lebih dari 1 kilogram bukan tambah mahal justru harganya lebih murah dibandingkan yang berat 1 kilogram," ungkapnya. 

HMS juga ingin para nelayan dimasukkan ke asuransi keselamatan supaya pemerintah hadir membantu para nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut. 

(***).