Gerakan 100-0-100, HM Lutfi Jadikan Kota Bima Tanpa Pemukiman Kumuh -->
Cari Berita

Free Space 970 X 90px

Gerakan 100-0-100, HM Lutfi Jadikan Kota Bima Tanpa Pemukiman Kumuh

Rabu, 09 Oktober 2019

Kota Bima, mimbarNTB.com - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

KOTAKU memfasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Rontu pada Selasa, 08 Oktober 2019. Dalam rakor ini Walikota Bima didampingi oleh Sekda Kota Bima Drs H Mukhtar MH, Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Bima Syamsuri SH, Kepala BPBD, Lurah Rontu dan Konsultan KOTAKU. 

Untuk Kelurahan Rontu difokuskan pada penataan wilayah bantaran sungai. Rapat Koordinasi ini merupakan salah satu pendekatan persuasif  Pemerintah Kota Bima. 

Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE secara langsung mendengarkan berbagai kendala juga keluh kesah masyarakat mengenai penolakan beberapa warga masyarakat kelurahan Rontu untuk direlokasi.

Dalam arahannya, Walikota menyampaikan bahwa program KOTAKU di Kelurahan Rontu yakni berupa pemanfaatan jalan inspeksi, ini bertujuan untuk memudahkan akses ke wilayah yang sulit dilewati dan dijangkau. 

Relokasi ini juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa daerah bantaran sungai itu milik negara dengan jarak 15 meter dari bibir sungai.

"Kelurahan Rontu mendapatkan anggaran dari program KOTAKU dengan jumlah yang fantastik yaitu 12 miliar. Kedepannya penataan wilayah bantaran sungai akan dibangun taman, tempat nongkrong sehingga banyak masyarakat lain datang ingin berfoto-foto setelah melihat penataan wilayah yang sangat baik dan ini juga mendompleng pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di kelurahan Rontu," jelas Walikota.

Walikota juga menjelaskan tujuannya datang pada acara rakor untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat Rontu dan semoga pemerintah bisa memberikan jalan keluar dengan apa yang telah digambarkan, apalagi ada warga yang tidak terima dengan adanya program ini.

“Saya sangat kecewa apabila program ini tidak diterima di kelurahan Rontu, apalagi kelurahan lain sangat mengharapkan program ini,” ucapnya.(DN)