BPJS Kesehatan Bima Gelar Sosialisasi KIP, Dorong Sinergi dengan Media dan Akurasi Informasi -->
Cari Berita

Free Space 970 X 90px

BPJS Kesehatan Bima Gelar Sosialisasi KIP, Dorong Sinergi dengan Media dan Akurasi Informasi

Selasa, 18 November 2025

Peserta dan awak media mengikuti sesi diskusi dalam sosialisasi KIP BPJS Kesehatan Bima, Selasa (18/11/2025). Beberapa isu terkini seperti tunggakan BPJS dan kepesertaan BRIS juga menjadi topik pembicaraan.

Kota Bima, MIMBARNTB.com - BPJS Kesehatan Cabang Bima menggelar sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dihadiri sejumlah awak media, dengan narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Diskominfo) Kota Bima, DR. H. Hasyim, S.Sos, S.H, M.Ec.Dev, di ruang rapat kantornya, Selasa (18/11/2025).


Acara ini bertujuan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan media untuk menyebarkan informasi akurat dan mencegah penyebaran disinformasi. Dalam paparannya, Hasyim menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak dasar setiap warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

"Jurnalis adalah pelengkap penting dan pilar demokrasi dalam mengelola informasi, dengan membangun relasi yang baik," ujarnya. Menurutnya, media berperan sebagai "jembatan emas" yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kinerja organisasi, dan memuji dedikasi para jurnalis dalam mengelola informasi dengan pandangan yang sehat.

Hasyim juga menyampaikan perkembangan program pemerintah terkait validasi pelayanan "satu data", termasuk pembaruan data tentang penduduk yang meninggal atau pindah tempat tinggal. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk meningkatkan akurasi layanan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menanggapi keluhan dengan tanggung jawab – hal yang menjadi kunci kepercayaan publik terhadap BPJS Kesehatan.

Dalam diskusi, peserta juga membahas beberapa isu terkini, seperti rencana pemerintah pusat membayar lunas tunggakan BPJS Kesehatan masyarakat. Menurut Kabag SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Bima, Yuniatin Sulistia, rencana tersebut masih sebatas wacana dan menunggu keputusan lebih lanjut. 

Selain itu, dibahas juga masalah kepesertaan Badan Registrasi Identitas Sipil (BRIS) yang tiba-tiba nonaktif, terutama bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

(Red/din)