Visitasi ini merupakan bagian dari proses penilaian kesiapan fasilitas kesehatan daerah dalam mendukung penyelenggaraan PGDS – sebuah program yang bertujuan pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bima.
Dalam sambutannya kepada para dokter dan tenaga kesehatan RSUD Sondosia, Wabup menyampaikan apresiasi kepada Kemenkes atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan sumber daya kesehatan di daerah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan SDM dan kapasitas rumah sakit.
“Kehadiran tim visitasi Kemenkes merupakan peluang besar bagi Kabupaten Bima untuk mempercepat ketersediaan dokter spesialis. Kami akan terus mendukung berbagai upaya peningkatan mutu layanan kesehatan demi masyarakat,” ujarnya.
Mengenai infrastruktur dan dukungan nyata, Wabup mengungkapkan bahwa sejak tahun 2025, Pemerintah Daerah telah menyetujui skema insentif khusus bagi tenaga kesehatan RSUD Sondosia. Selain itu, pihaknya juga membangun rumah dinas baru dan melengkapi tiga rumah dinas yang sudah ada. “Kami ingin RSUD Sondosia menjadi tempat kerja yang layak, nyaman, dan membanggakan bagi para dokter spesialis yang mengabdi,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan tim visitasi Kemenkes, drg. Angger Rina Widowati, MKM, menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan untuk melihat langsung sarana prasarana, kesiapan tenaga medis, dan sistem layanan di RSUD Sondosia. Evaluasi ini akan menjadi dasar penentuan kelayakan rumah sakit tersebut sebagai wahana pendidikan klinik bagi calon dokter spesialis mendatang.
Direktur RSUD Sondosia, Dr. Firman, MPH, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk memenuhi standar Kemenkes, termasuk peningkatan fasilitas ruang perawatan, instalasi gawat darurat, dan unit penunjang kesehatan lainnya.
Kegiatan visitasi berlangsung dengan diskusi, peninjauan lapangan, dan pemaparan program pengembangan rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Bima berharap hasil visitasi ini menjadi langkah awal menuju peningkatan kapasitas layanan kesehatan di daerah.
(Dif/Red)
