Sekjen KNPI Versi DJ Minta Bupati Bima Segera Evaluasi Kinerja & Struktur PD Wawo -->
Cari Berita

Free Space 970 X 90px

Sekjen KNPI Versi DJ Minta Bupati Bima Segera Evaluasi Kinerja & Struktur PD Wawo

Wednesday, July 12, 2017

Kabupaten Bima, Mimbarntb.com - Sekjen KNPI Versi DJ dan juga Ketua Pemuda NW Kabupaten Bima Syukriaddin HR yang akrab dipanggil Suken ia meminta Bupati Bima segera mengevaluasi kinerja, struktur dan juga manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Wawo.

Menurut Syukriaddin, polemik yang ada di internal PD Wawo yang kerap kali menarik perhatian masyarakat juga menjadi topik perdebatan publik.

Hal tersebut jangan sampai dibiarkan berkepanjangan.  Pemerintah daerah harus segera mengevaluasi kinerja, struktur dan juga manajemen pengelolaan PD Wawo supaya bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa membuka lapangan kerja.

Namun disayangkan keberadaan PD Wawo justru menguras dan membebani anggaran daerah.

“Bupati Bima harus segera mengevaluasi manajemen pengelolaan dan juga pengelola PD Wawo secepatnya agar keberadaannya bisa bermanfaat untuk daerah” ungkap Syukriaddin HR kepada Mimbarntb.com.Selasa (11/7/2017) di Dinas Pertanian Kab. Bima. 

Syukriaddin melihat PD Wawo selama ini terkesan dikelola secara serampangan tanpa manajemen yang baik. 

Oleh karena banyaknya anggaran daerah yang digelontorkan untuk pengelolaan PD Wawo tiap tahunnya, dengan harapan PD Wawo bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun harapan pupus tidak dapat diwujudkan oleh para pengelola PD Wawo saat ini.

Ia menambahkan hal tersebut dikarenakan pengelolaan dan manajemen yang buruk yang diterapkan oleh pengelola PD Wawo dulu hingga sekarang. 

Oleh karena itu , Syukriaddin dengan tegas meminta Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri agar mengambil tindakan terhadap masalah yang tengah melanda PD Wawo sekarang ini, juga konflik internal unsur pimpinan pengelola. 

Oleh karena itu persoalan yang ada di internal PD Wawo itu harus segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan.

"Melihat kondisi konflik internal PD Wawo yang semakin melebar ,tentu ini akan menjadi masalah bagi pemerintah daerah kab bima. Sebagai perusahaan daerah yang semi pemerintah ,Bupati Bima harus segera bersikap tegas karena tidak sedikit anggaran APBD setiap tahunnya yang digelontorkan oleh daerah kepada perusahaan milik daerah tersebut. Jangan sampai sistem yang pengelolaan PD Wawo di swastakan ini yang paling bahaya" jelas Syukriaddin.

Mimbarntb.com coba mendatangi Bupati Bima dikantor Pemda Bima untuk melakukan konfirmasi berita untuk penyeimbangan berita terkait pernyataan di atas, namun bupati tidak ada ditempat (12/7/17) Pukul 14.32 Wita.

(Red)