Mimbarntb.com - Puluhan Delegasi Kader Partai Golkar Kota Bima menemui DPD I Partai Golkar NTB,(9/8/2017). Puluhan perwakilan delegasi itu diterima Resmi oleh Sekretaris, Ketua Harian, Ketua Organisasi dan Ketua Bakum HAM DPD Partai Golkar di Kantor Golkar Propinsi NTB di Mataram.
Maksud kedatangan puluhan perwakilan delegasi dari DPD II Partai Golkar Kota Bima menemui DPD I Partai Golkar Provinsi NTB di Mataran itu untuk menyerahkan surat penolakan sejumah PD DPD II Golkar Kota terhadap penetapan pencalonan HM. Lutfi sebagai bakal calon Wali Kota Bima pada Pilkada 2018.
"Tujuan kami untuk menyerahkan surat penolakan sejumah PD DPD II Golkar Kota terhadap penetapan pencalonan HM. Lutfi sebagai bakal calon Wali Kota Bima pada Pilkada 2018" ungkap Sultan.
Adapun perwakilan delegasi Partai Golkar Kota Bima diantaranya yaitu sekretaris PK Asa Kota sedangkan perwakilan dari DPD II Kota Bima sebanyak 11 orang, antara lain Syarif Abdullah dan Al Imran.
"Yang bisa hadir ke DPD I dari PD sebanyak 15 orang, dari unsur PK yaitu saya Sultan Baharun dan dari DPD II yaitu Syarif Abdullah dan Al imran" jelasnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sultan Baharun selaku sekretaris Pengurus Kecamatan Asa Kota melalui via seluler (9/8).
Sultan juga mengungkapkan bahwa Penyerahan berkas penolakan Bakal Calon HM. Lutfi diwakilkan oleh Mahmudin Syahrir PD Kelurahan Sarae.
"Surat penolakan HM. Lutfi sebagai Bakal Calon Wali Kota Bima pada Pilkada 2018 sudah ditanda tangani oleh 30 PD Partai Golkar Kota Bima"jelas Sultan.
Sultan Baharun sebagai kader Partai Golkar berharap kepada DPD I dan khususnya kepada DPP Partai Golkar agar menegakkan mekanisme Partai Golkar sebagaimana PO Juklak 06 dalam penjaringan bakal calon Wali Kota Bima.
Sementara tanggapan pihak DPD I Partai Golkar Provinsi NTB Bahtiar Tamrin saat dikofirmasi lewat via seluler, dia membenarkan adanya perwakilan delegasi dari PD, PK dan DPD II dari Partai Golkar Kota Bima yang menemui DPD I di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi NTB di Mataram. Ia juga mengungkapkan kedatangan mereka untuk menyerahkan surat penolakan penetapan HM. Lutfi sebagai bakal calon Wali Kota pada Pilkada 2018 (9/8/2017).
"DPD I berjanji akan menindak lanjuti surat penolakan yang disampaikan oleh perwakilan delegasi dari PD Golkar Kota Bima, pihaknya akan mempelajari tuntutan mereka apakah telah sesuai Juklas 06 atau tidak sesuai Juklak 06 Partai Golkar, terhadap penetapan HM. Lutfi oleh sebagai bakal calon oleh DPP lalu"pungkasnya.
Bahtiar Tamrin mengatakan penjaringan bakal calon harusnya dilakukan oleh Ketua DPD II Kota Bima yang definitif sebagaimana Juklak 06, sebab didalam Juklak 06 tidak ada kewenangan PLT untuk melakukan penjaringan bakal calon termasuk mengusulkan ke DPD I dan DPP.
"Bisa jadi penjaringan bakal calon kemungkinan akan dilaksanakan ulang bila tidak sesuai PO Juklak 06"ungkapnya.
Sementara bila ada perselisihan terkait penjaringan bakal calon Wali Kota Bima, Bahtiar menyatakan DPP akan mengirimkan tim yang akan turun langsung ke bawah untuk melihat masalah yang ada ditingkat DPD II Kota Bima.
"Penjaringan bakal calon harus berdasarkan tahapan sebagaimana PO Juklak 06, nanti kita akan lihat apakah penjaringan bakal calon telah sesuai PO juklak 06 atau tidak"tutup Bahtiar.
(Red)