Ketua Forum Honorer K2 Kota Bima Muhammad Jubair, S. Sos., dalam orasinya mengungkapkan, aksi unjuk rasa damai yang digelar ini dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait dengan kepentingan dan keinginan para tenaga honorer K2 se-Kota Bima kepada Presiden RI, Menpan RB dan DPR RI melalui Pemerintah Kota Bima, DPRD Kota Bima, dan Kepala BKPSDM.
Menurut massa aksi, pengangkatan CPNS jalur K2 melalui tes CPNS sangat merugikan mereka. Untuk itu mereka meminta kepada para pihak dalam hal ini Presiden, Menpan RB dan DPR RI agar segera membatalkan rekrutmen CPNS jalur K2.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah Kota Bima agar segera mengangkat seluruh honorer K2 tanpa syarat dan batas usia.
"Kami juga mendesak DPR RI untuk segera sahkan revisi undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 sebagai landasan hukum pengangkatan honorer K2 se-Indonesia," tegasnya.
Sementara untuk kepala BKPSDM Kota Bima, mereka meminta untuk segera melakukan uji publik data K2 Kota Bima. Bahkan mereka juga meminta dukungan moril dan finansial Walikota Bima dan DPRD Kota Bima untuk membantu perjuangan FHI Kota Bima dalam memperjuangkan aspirasi seluruh tenaga honorer K2.
"Serta segera mengirimkan surat yang ditujukan kepada presiden, Menpan RB, serta DPR RI agar tuntutan kami dapat disampaikan," tuturnya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Walikota Bima melalui Assiten II Kota Bima DR. H. Syamsuddin berjanji akan menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut.
"Kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah yang berwenang yaitu pemerintah pusat," jelasnya.
Kepala BKPSDM Drs.H.Supratman M.Ap menambahkan, bahwa sekarang Pemerintah Kota Bima sudah berusaha agar tenaga Honorer K2 langsung diangkat tanpa melalui tes.
"Maka dari itu, mari kita desak terus DPR RI agar perjuangan ini dapat terwujud,"ajaknya.(MB01).
