"Hanya mencapai 10.12% pada tahun 2017," ungkap Profesor Dr.H.Harry Azhar Azis, MA.,Ph.D saat memberikan kuliah umum "Tata Kelola Keuangan di lingkup pemerintah daerah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat" pada Senin (3/12) sore di Hotel Mutmainah Kota Bima.
Bagaimana pemerintah Kabupaten Bima dapat mempercepat pengentasan kemiskinan?
Ia menjawab gunakan APBD. APBD merupakan kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda). Tujuan utamanya adalah memakmurkan rakyat. Sehingga APBD harus pro rakyat, yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan benar oleh masyarakat.
Lanjutnya, APBD harus bisa menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing tinggi.
Menurutnya, kebijakan ekonomi harus serius dirancang untuk bisa menyejahterakan rakyat, bebas dari kemiskinan dan pengangguran.
Bagaimana dengan pemerintah Kabupaten Bima? Sudahkah berhasil membebaskan warga masyarakatnya dari kemiskinan dan pengangguran? Merujuk data badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Bima, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bima selama kurun waktu 2012-2017 menunjukkan kecenderungan menurun.
Pada tahun 2012 TPT mencapai 4,94 persen, sedangkan pada tahun berikutnya sampai tahun 2017 angka TPT terus menurun hingga mencapai angka 1,55 persen. Artinya TPT di Kabupaten Bima lebih baik jika dibandingkan dengan nasional yang TPT nya mencapai 5,50 persen pada 2017.
Bupati Bima melalui Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humaspro Setda Kabupaten Bima, Zainuddin berharap kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tata kelola keuangan daerah harus berorentasi pada kesejahteraan bagi masyarakat yang berdasarkan pada regulasi yang ada.
"Harapan bupati Bima pada semua OPD tata kelola keuangan agar berorentasi akhir pada pensejahteraan masyarakat, berpijat pada ketaatan regulasi yang berlaku karena prinsipnya ukuran optimalisasi pemanfaatan anggaran tidak hanya ditilit ketaatan regulasi, namun juga memperhatikan aspek inpek dampak dari pengelolaan anggaran bermuara pada aspek kesejahteraan masyarakat" ungkap Zainuddin usai kegiatan.
Dikatakannya, orientasi tata kelola keuangan daerah dan pos-pos anggaran harus berdampak pada kesejahteraan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin.
"Tentunya dengan penanggaran pada kepatutan dan ketaatan pada regulasi," kata Zainuddin. (mb01)
