Wali Kota Bima Ikut Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan KPK, Berharap OPD Kerja Penuh Kehati-hatian -->
Cari Berita

Free Space 970 X 90px

Wali Kota Bima Ikut Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan KPK, Berharap OPD Kerja Penuh Kehati-hatian

Monday, June 28, 2021


MIMBARNTB.COM -- Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) hari ini Senin (28/6/2021) di Ballroom hotel Golden Palace Mataram mengikuti Rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se- Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)


Hadir dalam kegiatan itu diantaranya Wakil ketua KPK RI ibu Lili Parauli Siregar SH MH, Gubernur NTB, Wakil gubernur NTB Wakapolda NTB, Kajati NTB Walikota dan bupati se NTB


Walikota HML Saat diwawancara langsung Media Online Bimantika menyebutkan bahwa komitmen Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI untuk masuk ke dalam pemerintahan di daerah tentu dalam rangka menata dan membenahi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta bersih dari praktek penyimpangan.


Lanjut Walikota HML yang juga Mantan Anggota DPR RI Dua Periode Fraksi Golkar ini bahwa Dengan pola ini, KPK juga akan lebih mudah mengawasi penyimpangan yang terjadi di daerah.


Lebih jauh HML menyebutkan bahwa sesungguhnya aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi ini akan memberikan standarisasi pengelolaan keuangan kepada Pemerintahan Daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap praktek korupsi.


Kehadiran program pemberantasan korupsi terintegrasi ini di latar belakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi.


Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi.


“Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini adalah sebuah sistem pelaporan melalui aplikasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan MCP (Monitoring Center for Prevention),” ungkap HML.


Atas Kegiatan yang diikutinya ini, Walikota HML berharap pada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kota Bima agar dalam mengelola keuangan masing-masing OPD penuh dengan kehati-hatian.


“Tujuan program dan kegiatan ini tentunya memperkuat komitmen kepala daerah dalam Program Pencegahan Korupsi di Kota Bima, oleh karena demikian maka saya berharap seluruh OPD berhati-hati dalam setiap aktivitasnya terutama pengelolaan keuangan dan semoga menjadi perhatian kita bersama," demikian Ungkap Walikota HML mengakhiri wawancaranya.

(MB01)