"Kegiatan ini beririsan dengan kegiatan lainnya termasuk logistik yang sudah masuk. Tahapan kampanye yang sudah berjalan, data pemilih yang masih juga berjalan dan pembentukan KPPS," kata Ketua Devisi Perdatin KPU Kabupaten Bima, Yudin Candra Nan Arief, membuka kegiatan Rakor.
Komisioner dua periode ini mengharapkan partisipasi stakeholder dalam tahapan pembentukan KPPS. Terutama anggota KPPS yang dirasa agak sulit.
"Seperti misalnya dukungan perguruan tinggi kami butuh. Mungkin bisa mengutus mahasiswa untuk jadi KPPS, karena mencari yang mau jadi KPPS lebih sulit dari masuk komisioner," ungkapnya.
Devisi SDM, Sosdiklih dan Parmas KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin, menjelaskan KPPS Pemilu 2024 untuk Kabupaten Bima akan bertugas pada 1.588 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS dibutuhkan 7 orang KPPS ditambah petugas ketertiban (Linmas) TPS sebanyak 2 orang.
"Sehingga jumlah KPPS 11.116 orang ditambah petugas ketertiban TPS 3.176 orang," sebutnya.
Tambahnya, masa kerja KPPS untuk Pemilu tahun 2024 selama 1 bulan.
Politik Ady mengaku, pihaknya masih terkendala pada sumberdaya manusia dalam pembentukan KPPS. Sehingga jumlah KPPS yang akan bertugas pada 1.588 TPS dibutuhkan dukungan dari semua stakeholder.
"Kami kekurangan SDM untuk KPPS
terutama di Kecamatan Tambora dan Langgudu," akunya.
Diharapkan, seluruh stakeholder dapat membantu dengan menyosialisasi pembentukan KPPS agar masyarakat mau mendaftar.
"Dari kalangan kampus mungkin bisa menyosialisasi ke mahasiswa untuk jadi KPPS. Demikian stakeholder lain," katanya.
Stakeholder yang menghadiri Rakor antara lain TNI-Polri, Badan Kesbangpol Kabupaten Bima, Disdukcapil, Bagian Prokopim, Satpol PP, Akademisi dan OKP.
(**).
