Kota Bima.- Bappeda Kota Bima menginisiasi rapat koordinasi (Rakor) rencana aksi penanganan stunting di Ruang Rapat Bappeda, Rabun (24/1/2024).
 |
| Agenda utama Rapat Koordinasi ini adalah membahas penyusunan Peraturan Wali Kota Bima terkait rencana aksi penanganan stunting tahun 2024. |
Agenda utama yang membahas penyusunan Peraturan Walikota (Perwali) untuk penanganan stunting dan penyusunan struktur Tim Percepatan Penanganan Stunting Tahun 2024.
Rapat dihadiri oleh Ketua Pj TP-PKK Kota Bima, Hj Dewi Wahyuni, SE, Inspektur Daerah Kota Bima, Kepala Dinas P2KB dan Kepala OPD terkait, Perwakilan Kantor Kemenag Bima dan beberapa perwakilan BUMN.
Kepala Bappeda Kota Bima, Drs Adisan Sahidu menyampaikan komitmen kuat untuk mengatasi stunting melalui langkah-langkah konkret.
"Pemilihan penyusunan Perwali menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program penanganan stunting di Kota Bima," kata Adisan.
Adisan mengatakan rapat ini juga membahas penyusunan struktur tim percepatan penanganan stunting tahun 2024 dan langkah ini diambil untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam implementasi program penanganan stunting.
"Kehadiran semua pihak dalam rakor ini mencerminkan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan serius terkait stunting," ungkapnya.
Ia berharap, hasil dari rapat ini akan memberikan landasan kuat dalam penyusunan perwali dan struktur Tim Percepatan Penanganan Stunting yang efektif guna tercapainya target penanganan stunting di Kota Bima pada tahun 2024.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bima, Drs M Fakhrunroji, ME menjelaskan, berdasarkan rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan NTB pad tahun 2023 lalu, penanganan Stunting hendaknya difokuskan pada beberapa point penting antara lain penyusunan Perwali Percepatan Penanganan Stunting yang efektif, penyusunan struktur TPPS 2024 yang berorientasi pada kinerja percepatan penanganan stunting sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing2 OPD.
Dan yang terakhir, Fakhrunroji menegaskan agar Tim TPPS nantinya memiliki satu data induk tentang fluktuasi pergerakan angka stunting yang akan dijadikan rujukan tentang progres penanganan stunting Kota Bima.
"Saya berharap pada tahun 2024 ini, tidak boleh ada data prevalensi stunting yang berbeda antara Dikes dan DP2KB, semua harus diarahkan menjadi satu data yang dapat dipertanggungjawabkan bersama," tegas Inspektur Kota Bima.
Disisi lain, Pj Ketua TP-PKK Kota Bima, Hj Dewi Wahyuni, SE menyoroti bahwa penanganan stunting harus mengacu pada Pendekatan Spesifik dan pendekatan sensitif.
Dikatakannya, pendekatan spesifik dalam penanganan stunting mencakup intervensi yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang menyebabkan stunting.
"Ini melibatkan strategi khusus seperti Pemberian Gizi Baik pada 1000 Hari Pertama dengan menitikberatkan fokus pada masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak, dengan memberikan nutrisi yang seimbang selama periode kritis ini," sambungnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Suplementasi Gizi juga merupakan upaya strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Pemberian suplemen gizi seperti zat besi, vitamin, dan mineral untuk memastikan kecukupan gizi pada anak-anak yang berisiko stunting.
Sentuhan spesifik lainnya, menurut Hj Dewi Wahyuni adalah promosi Pemberian ASI Eksklusif dimana dengan upaya Mendorong praktik pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi dapat memberikan nutrisi optimal.
Lebih jauh, ia menyampaikan Pendekatan Sensitif dalam Penanganan Stunting yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang mungkin mempengaruhi kejadian stunting. Hal Ini melibatkan: Partisipasi Komunitas dalam perencanaan dan implementasi program, dengan memahami nilai-nilai lokal dan cara masyarakat mengelola makanan.
Pemberdayaan Perempuan juga merupakan hal mutlak dalam menangani persoalan stunting, strategi ini dapat ditempuh dengan menggerakkan perempuan untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait gizi dan kesehatan keluarga.
Terakhir Pj Ketua TP-PKK menyoroti pentingnya Integrasi Program dimana dengan mengintegrasikan program gizi dengan program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi untuk mendukung pendekatan holistik dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kota Bima.
"Kombinasi pendekatan spesifik dan sensitif merupakan strategi yang efektif dalam menangani stunting, menggabungkan intervensi langsung pada gizi dengan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya yang melingkupi masalah tersebut adalah langkah kongkrit yang bisa kita upayakan bersama. Tentunya seluruh rangkaian kegiatan penanganan stunting Kota Bima juga harus disupport dengan penyediaan anggaran yang memadai serta sumberdaya manusia yang mumpuni," tutupnya.
(**).