Baca Juga
 |
| Sekda Kota Bima, Drs. H Muhktar Landa, MH. |
Kota Bima.-Pemerintah Kota Bima diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Drs H Muhktar Landa, MH kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring dengan Kemendagri mengenai Pengendalian Inflasi Daerah pada Minggu ketiga, Senin (25/3/2024).
Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia melalui daring.
Dalam sambutannya Tomsi Tohir menyampaikan bahwa masih ada sebanyak 214 Kab/Kota yang belum melakukan upaya konkrit dalam penanganan inflasi.
"Sesuai dengan data yang ada masih terdapat 214 Kab/Kota yang belum sama sekali melakukan bentuk upaya konkrit dalam penanganan inflasi, bagi yang sudah melakukan, khususnya bagi 14 kepala daerah yang telah melaksanakan upaya konkrit mulai dari melaksanakan operasi pasar, sidak ke pasar, sidak ke distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam bahan pangan, merealisasikan BTT serta memberikan dukungan transportasi dari APBD, saya ucapkan terimakasih dan bagi daerah yang baru melaksanakan sebagian agar diupayakan dengan maksimal," ungkapnya.
Disamping itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan harga SP2KP pada minggu ketiga maret 2024 terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu diwaspadai terjadi kenaikan harga.
"Pada minggu ketiga perlu diwaspadai terkait komoditas bahan pangan berupa telur ayam ras dan daging ayam ras karena diindikasikan adanya kenaikan harga di sebagian besar wilayah," katanya.
Tomsi Tohir juga menyampaikan, untuk indeks perkembangan harga pada Maret 2024 terhitung mulai tanggal 18 s.d 22 Maret 2024 masih tergolong stabil.
"Secara nasional, perkembangan harga di minggu ketiga maret cenderung stabil ditunjukan dari relatif tidak berubahnya jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan/penurunan harga IPH termasuk harga beras selama tiga minggu di bulan Maret cenderung stabil, jika dibanding bulan Februari masih lebih tinggi sekitar 3 persen," ujarnya.
Tomsi Tohir sampaikan, adapun 10 Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH tertinggi yaitu Bolaang Mongondow Timur, Pesisir Selatan, Bitung, Bone Bolango, Bolaang Mongondow, Minahasa, Poso, Kupang, Luwu Utara dan Musi Rawas Utara.
Sementara untuk 10 Kab/Kota yang mengalami penurunan IPH tertinggi yaitu Ogan Komering Ulu Selatan, Aceh Selatan, Kepulauan Yapen, Jombang, Rote Ndao, Puncak Jaya, Manggarai, Pati, Keerom dan Sragen.
(Din/mb).