Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ady Mahyudi didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Suwandi, ST., MT, dan Fungsional Perencana Bappeda Kabupaten Bima, Bijak Brilianto, S,STP. Mereka diterima oleh Staf Ahli Menteri, Edy Juarsa, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), Krisno Yuwono, dan Kepala Pusat Analisis Kebijakan, Ahmad Taufiq.
Bupati Ady Mahyudi menekankan bahwa pertemuan ini adalah momentum penting untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi nasional. "Fokus utama dari usulan ini adalah percepatan pembangunan daerah, termasuk perbaikan konektivitas yang terdampak bencana banjir, seperti Jembatan Nangaraba dan Daru-Jala Nggembe," ujarnya.
Selain perbaikan konektivitas, usulan tersebut juga mencakup rekonstruksi jalan prioritas, optimalisasi ketahanan pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pemenuhan kebutuhan air bersih melalui peningkatan SPAM IKK Monta (IPA Pelaparado), Belo Selatan, dan Sangar. Pengelolaan persampahan juga menjadi perhatian dengan usulan pembangunan TPST Waduwani, Sape, dan Bolo.
Untuk sektor kesehatan, Bupati Bima mengusulkan peningkatan fasilitas publik seperti RSUD Sondosia, pembangunan gedung kantor perangkat daerah, dan penataan lanskap Masjid Agung Bima.
Pihak Kementerian PUPR menyambut baik usulan ini dan menilai bahwa usulan tersebut sejalan dengan prioritas nasional terkait ketahanan pangan dan konektivitas. Kementerian PUPR mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera melengkapi Readiness Criteria ke dalam sistem informasi kementerian, sehingga usulan tersebut dapat segera diintervensi melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).
Dengan adanya usulan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima dapat berjalan lebih cepat dan efektif, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(Din/Red).
