 |
| Ketua GMNI Cabang Bima, Rifky Pratama. |
KOTA BIMA, MIMBARNTB – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bima menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bima. Pernyataan ini disampaikan menanggapi berbagai polemik terkait pembangunan Lapangan Serasuba yang terus bergulir di tengah masyarakat.
Ketua GMNI Cabang Bima, Rifky Pratama, menegaskan bahwa peran mahasiswa sangat krusial dalam memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan kepentingan rakyat.
"Kami siap mengawal agar tidak terjadi disorientasi pada program-program yang dijalankan oleh Pemkot Bima," ujar Rifky kepada media, Rabu (07/04).
Pengawalan ini, menurut Rifky, dilatari oleh polemik tiada berujung mengenai proses pembangunan Lapangan Serasuba. GMNI Bima berpandangan bahwa advokasi yang mereka lakukan semata-mata untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.
"Kami akan terus melakukan advokasi untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang pro-rakyat," tegasnya.
GMNI juga menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar dan terakomodasi.
"Karena distribusi kemakmuran harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali," imbuh Rifky, mengutip salah satu prinsip dasar organisasi.
Lebih lanjut, GMNI Bima mendorong Pemerintah Kota Bima untuk lebih fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor strategis. Rifky secara spesifik menyoroti sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif ekonomi yang potensial.
"Pembangunan Lapangan Serasuba ini merupakan bagian integral dari upaya distribusi kemakmuran rakyat Kota Bima, terutama melalui pengembangan sektor pariwisata," demikian tegas Rifky.
Sebagai informasi, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) adalah organisasi mahasiswa ekstra-kampus berhaluan nasionalis yang didirikan pada 23 Maret 1954 di Surabaya. GMNI berlandaskan ajaran Marhaenisme yang digagas oleh Bung Karno, yang meliputi prinsip Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan. Tujuannya adalah membentuk kader bangsa yang memperjuangkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila 1945. (Tim).