 |
| Ketua Umum HMI MPO Cabang Bima, Muzakir. |
KOTA BIMA, MIMBARNTB – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bima menyatakan sikap resminya terkait kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam penataan dan pengelolaan kawasan Serasuba. Ketua Umum HMI MPO Cabang Bima, Muzakir, menegaskan bahwa dukungan mereka akan diberikan selama kebijakan tersebut terbukti memberikan dampak positif dan signifikan bagi masyarakat luas.
Muzakir menekankan bahwa kawasan Serasuba memiliki nilai strategis yang multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga tata kota. Oleh karena itu, setiap inisiatif pemerintah untuk memperbaiki, menata, dan mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut patut diapresiasi, namun dengan catatan dampak positif yang nyata.
“Kami menilai, jika kebijakan yang diambil pemerintah terkait Serasuba mampu menciptakan kenyamanan bagi warga, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjaga ketertiban umum, maka itu patut dan wajib didukung,” ujar Muzakir, Rabu (07/04).
Ia menegaskan bahwa HMI MPO Cabang Bima senantiasa konsisten pada posisinya sebagai mitra kritis pemerintah. Dukungan yang diberikan bukanlah dukungan tanpa syarat, melainkan berlandaskan pada prinsip keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan berdasarkan hasil evaluasi objektif.
Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci
Lebih lanjut, Muzakir mendorong agar seluruh proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, dilaksanakan secara transparan. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan partisipasi aktif masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan warga yang terdampak langsung di kawasan Serasuba.
“Partisipasi publik sangat fundamental agar kebijakan ini tidak hanya terlihat baik secara konsep di atas kertas, tetapi juga tepat dan efektif dalam implementasi di lapangan. Suara masyarakat harus didengar,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan Pemerintah Kota Bima untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak dalam proses penataan kawasan tersebut. Muzakir menekankan bahwa pendekatan humanis dan solutif harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perubahan guna menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas di tengah masyarakat.
Komitmen Pengawasan dan Kritik Konstruktif
Di sisi lain, HMI MPO Cabang Bima juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya kebijakan tersebut. Muzakir menyatakan bahwa jika ditemukan indikasi penyimpangan atau hal-hal yang tidak berpihak kepada masyarakat, pihaknya tidak akan ragu untuk menyampaikan kritik secara terbuka dan konstruktif.
“Kami akan terus mengawal kebijakan ini. Jika dinilai baik dan bermanfaat, tentu akan kita dukung penuh. Namun, jika ada aspek yang keliru atau merugikan, kami tidak akan segan untuk menyampaikan kritik demi perbaikan bersama yang berorientasi pada kemaslahatan umat,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Ketua Umum HMI MPO Cabang Bima mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah dan fokus pada tujuan bersama.
“Yang terpenting adalah bagaimana setiap kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan secara berkelanjutan mendorong kemajuan serta kesejahteraan Kota Bima,” pungkasnya. (Tim).