 |
| Kepala Sekolah SMA 2 Kota Bima, Hj. Erot Sutianah, M.Pd. |
BIMA, MIMBARNTB – Menyusul visi Nusa Tenggara Barat yang makmur dan mendunia, SMA Negeri 2 Kota Bima berencana membuka kelas khusus persiapan kerja ke luar negeri, menyikapi minimnya lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri. Rencana ini mulai diberlakukan tahun 2026.
Hal ini disampaikan langsung Kepala Sekolah SMA 2 Kota Bima, Hj. Erot Sutianah, M.Pd., saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis (2 Juli 2026).
"Kami akan berupaya mengikuti visi dan misi Bapak Gubernur NTB mewujudkan masyarakat yang makmur mendunia. Berdasarkan analisis kami, jumlah lulusan SMA 2 yang lolos ke perguruan tinggi negeri baik lewat jalur SNBP, UTBK maupun jalur mandiri masih sangat sedikit," ujar Erot.
Setelah berdiskusi dengan orang tua murid dan komite sekolah, pihaknya pun menawarkan solusi alternatif: pembentukan Kelas Migran, yaitu kelas persiapan khusus bagi siswa yang ingin bekerja di luar negeri.
Mengingat pemerintah provinsi saat ini menjalin kerja sama dengan Jepang, sekolah berfokus membuka Kelas Bahasa Jepang.
"Kendala saat ini, di lingkungan Kota maupun Kabupaten Bima belum ada guru tetap bahasa Jepang. Padahal guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tersedia cukup banyak. Solusinya, kami siapkan tiga mata pelajaran bahasa: Indonesia, Inggris, dan Jepang. Untuk pengajar bahasa Jepang, kami akan mendatangkan guru lepas dari kalangan alumni yang pernah tinggal dan bekerja di Jepang," jelasnya.
Mekanisme Pembelajaran dan Pembiayaan Pengajar
Pembelajaran bahasa Jepang akan dimulai sejak siswa duduk di kelas 2, dengan alokasi waktu lima jam pelajaran setiap minggu hingga lulus kelas 3. Setiap akhir semester akan diadakan tes kenaikan tingkat kemampuan bahasa.
Setelah lulus, siswa akan diseleksi sesuai bakat dan minat pada sektor yang dibutuhkan Jepang, yaitu konstruksi, pertanian, dan bidang medis. Sekolah juga akan mendatangkan guru tamu dari SMK untuk memperkuat kompetensi keahlian dasar.
Terkait honor pengajar, pihak sekolah merujuk pada standar Jam Jasa Mengajar (JJM) provinsi, meski menyadari mantan pekerja di Jepang memiliki standar penghasilan yang jauh lebih tinggi. "Kami yakin hal ini bisa dicarikan solusi terbaik," tambahnya.
Setelah persiapan matang, siswa akan diserahkan ke Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk pembinaan lanjutan bahasa dan persyaratan berangkat. Targetnya, mereka sudah siap berangkat ke Jepang pada bulan April.
Skema Pembiayaan Berangkat Bagi Siswa Kurang Mampu
Terkait biaya keberangkatan, Erot menjamin tidak akan menghalangi siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja telah menjalin kerja sama dengan Bank NTB Syariah.
"Nanti akan ditandatangani nota kesepahaman (MOU). Siswa yang membutuhkan bantuan akan dibiayai keberangkatannya oleh bank, dan pengembaliannya dilakukan secara mencicil setelah mereka mulai menerima gaji di Jepang," paparnya.
Rencana ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi lulusan untuk meraih kesempatan kerja yang layak dan berpenghasilan tinggi, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. (Tim).