Bima, Mimbarntb.com - Dua Puluh Lima (25) Pengurus Kelurahan (PL) Partai Golkar Kota menolak hasil Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang digelar di Jakarta pada Selasa (01/08/2017) malam lalu, terhadap penetapan HM. Lutfi sebagai bakal calon Wali Kota 2018-2023 pada pilkada Kota Bima. Karena tidak mengacu pada Juklak Partai Golkar nomor 06/DPP/Golkar/VI/2016.
Hal tersebut disampaikan pada konferensi Pers terbuka di Pemandian Bima Tirta Kolo Kota Bima (3/8/2017) sore ini.
Sultan selaku Sekretaris PK Golkar Asakota koordinator konferensi pers mengungkapkan kepada Mimbarntb.com bahwa hampir seluruh PL dan PK menolak hasil pleno DPP Golkar yang berencana merekomemdasikan HM. Lutfi sebagai bakal calon Wali Kota Bima pada pilkada Kota Bima 2018, karena melanggar Juklak nomor 06/DPP/Golkar/VI/2016 tentang proses seleksi bakal calon.
"Harusnya seleksi bakal calon dimulai dari tingkat bawah yaitu PL dan PK Hingga DPP, namun hal ini tidak dilakukan. Langsung dilakukan pada tingkat DPP" jelas Sultan.
Dari 28 PL Partai Golkar Kota bima, 25 hadir menanda tangani surat pernyataan penolakan terhadap Pencalonan HM. Lutfi dalam pilkada Kota Bima 2018. Juga dua PK Kecamatan ikut menanda tangani.
Rencananya surat pernyataan penolakan tersebut akan di sampaikan langsung ke DPD I dan DPP agar di tinjau kembali sebagaimana mestinya.
"Kami berencana akan mengutus perwakilan untuk bertemu langsung DPD I dan DPP untuk meminta hasil pleno agar ditinjau kembali karena tidak sesuai Juklak nomor 06/DPP/Golkar/VI/2016 Partai Golkar" ungkap Sultan.
Sementara itu Mahmudin selaku PK Sarae mengatakan kecewa dengan sikap HM. Lutfi yang tidak menghargai kader Partai tingkat bawah, sebab kader bawah sebagai penggerak masa depan partai.
Sementara pihak HM. Lutfi belum terkonfimasi untuk dimintai tanggapannya.