Baca Juga
Dilansir dari Oborbima, ketua MUI Kabupaten Bima KH H Abdurahim Haris mengatakan bahwa setelah melihat secara langsung keberadaan patung besar di pantai Wane, dia mengaku sangat tidak etis dan melukai keyakinan umat islam di Kabupaten Bima.
"Kami meminta kepada pemilik patung dan Pemerintah Kabupaten Bima agar keberadaan patung itu dibongkar yang walaupun keberadaan patung itu jauh dari pemukiman warga, namun tetap mencederai aqidah umat islam," harapnya, Rabu 22 Oktober 2019 (Dikutip dari Oborbima, Senin 28 Oktober).
"Pemerintah Daerah segera sikapi persoalan ini dengan tegas, sebelum terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi sebentar lagi ada pemilihan Kepala Desa secara serentak dan Pilkada. Kita menginginkan daerah Kabupaten Bima yang aman dan kondusif," harapnya, dikutip dari Obor Bima.
Edy Muhlis mengatakan fatwa MUI adalah fatwa majelis tertinggi di Indonesia karenanya fatwa itu harus ditaati. Untuk itu, Pemda Bima dan pemilik patung segera mentaatinya.
"Saya sepakat dengan MUI, mengeluarkan fatwa bahwa patung di Wane harus dibongkar. Fatma MUI adalah fatwa tertinggi di Indonesia, harus ditaati,"tegas Duta Partai Nasdem pada mimbar NTB.com, Senin 28 Oktober 2019 di kantor Pemda Bima.
Edy mendesak Bupati Bima untuk menindaklanjuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan mengeluarkan rekomendasi supaya polemik yang sedang terjadi ditengah masyarakat saat ini tidak berkepanjangan, sehingga kalau dibiarkan dikhawatirkan dampak buruknya.
"Bupati harus segera mengeluarkan rekomendasi terkait hal tersebut," harapnya.
"Saya tidak melihat ada persoalan agama disana, karena bangunan itu personal. Kalau ada penolakan oleh MUI sama warga, harusnya yang punya patung harus bisa menyadari adanya penolakan itu," lanjut mantan Ketum HMI Cabang Bima.
"Apa output dengan dibangunnya patung yang ada di Wane itu," katanya. (01/MB)