Baca Juga
KOTA BIMA, MIMBARNTBCOM - Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi, Senin (22/2/2021) malam mengundang pemerintah Kabupaten Bima selaku pemilik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Pertemuan ini dihadiri Kepala PDAM beserta sejumlah karyawan PDAM yang berlangsung di kediaman Wali Kota Bima, sekira pukul 21 Wita dan selesai sekira pukul 23 Wita.
Maksud HM Lutfi mengundang pemerintah Kabupaten Bima dalam menyatukan perspektif mendirikan PDAM skala regional. Sehingga pada pengelolaannya menjadi tanggungjawab kedua pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah Kota Bima.
Tujuan dan niat baik HM Lutfi patut diapresiasi dan wajib disambut baik oleh pemerintah kabupaten Bima, pasalnya niat baiknya agar tidak ada lagi persoalan karyawan terlambat digaji, sehingga tidak ada lagi permasalahan pasokan air macet.
"Niat pemerintah kota akan mengundang pemerintah kabupaten selaku pemilik pdam mencari solusi untuk mendirikan pdam regional sehingga pdam dimiliki oleh kota dan kabupaten," kata HM Lutfi dalam keterangan tertulisnya melalui via WhatsApp, Rabu (24/2).
HM Lutfi beberkan hasil pertemuannya dengan pihak PDAM, diantaranya masih kurangnya kesadaran pelanggan dalam membayar iuran pemakaian tiap bulannya. Sehingga iuran dari pembayaran konsumen hanya mampu menutupi pembayaran listrik saja. Sementara untuk membayar gaji karyawan tak cukup.
"Saya mengundang direktur utama pdam dan pegawai pdam untuk dimintai keterangan hasil laporan mereka, ternyata 60 % masyarakat kota belum banyak kesadaran membayar karena pdam 9 titik yang harus dibayar melalui PLN sebesar 90 juta per bulan, pemasukan masyarakat kota yang 40 % sekitar 100 juta sehingga tidak mampu membayar pegawai selama ini," jelasnya.
*MB01*