JAKARTA – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa asal Bima di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik. Pemerhati dan pegiat masyarakat, Usrah SH, memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa tuduhan yang diajukan dalam demo tersebut tidak sesuai dengan kondisi aktual di daerah.
Sebagai pendiri dan pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BCW Nusa Tenggara Barat (NTB), Usrah menegaskan bahwa Bupati Bima Ady Mahyudi telah menjalankan pembangunan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tingkat transparansi yang luar biasa.
"Sejauh ini, transparansi Bupati Bima Ady Mahyudi dalam pembangunan sangat baik, bahkan berbanding terbalik dengan kepemimpinan sebelum ini. Tidak hanya masyarakat di Bima, kami yang berada di Jakarta pun dapat mengakses informasi terkait penggunaan anggaran tersebut," ujar Usrah pada hari Jumat (16/1).
Menurut dia, tindakan mendemo Bupati beserta keluarganya dengan tuduhan yang diajukan merupakan salah alamat. Meskipun demikian, Usrah mengakui bahwa aksi protes merupakan hak yang diatur dalam undang-undang.
"Kita tidak menyukai atau menyalahkan aksi protes itu sendiri, karena itu adalah hak yang dijamin hukum," jelasnya.
Sementara itu, Usrah juga memberikan peringatan kepada Bupati Ady Mahyudi agar lebih memperhatikan dan memantau kesetiaan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dugaan adanya pihak yang membocorkan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan masyarakat.
"Pengalaman kami menunjukkan bahwa kepemimpinan tandem Ady-Irfan berbeda dengan sebelumnya. Transparansi penggunaan APBD sangat terbuka, sehingga hingga saat ini belum ditemukan indikasi penyalahgunaan seperti yang disangkakan dalam demo tersebut," tegas Usrah secara tegas.
(Tim/red)