Baca Juga
BIMA, MIMBARNTB.COM - Menyusul penandatanganan Kesepakatan Penyelesaian Penyerahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima yang berlangsung Senin (30/5) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten Bima siap menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S., M.Si melalui siaran persnya, Selasa (31/5/2022).
Memperhatikan kesepakatan itu, kata Suryadin, beberapa langkah yang akan segera diambil kedua belah pihak secara bersama-sama sejak berita acara ditandatangani sampai dengan 14 Juni 2020 adalah melakukan inventarisasi, rekonsiliasi dan pertukaran dokumen barang milik daerah yang diperkirakan 391 item aset tidak bergerak.
"Hal lain yang akan segera ditindaklanjuti para pihak bersepakat pada tanggal 15 Juni 2022 akan melaporkan hasil inventarisasi dan Rekonsiliasi barang milik daerah tersebut di kantor gubernur provinsi Nusa Tenggara Barat," sambung Suryadin.
Lebih lanjut Suryadin menjelaskan, nanti dua poin akan ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Bima dengan pemerintah kota Bima, bahwa pada tanggal 30 juni 2022 bertempat di kantor Gubernur NTB menandatangani berita acara serah terima barang milik daerah dari pemerintah Kabupaten Bima dan kepada pemerintah kota Bima
"Kesepakatan yang dua dituangkan ke dalam berita acara nomor 032/032/07.3/2022 dan 032/130/V/2022 tersebut, selain ditandatangani Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Walikota H. Muhammad Lutfi SE juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir.Hj. Rohmi Djalillah M.Pd, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya, Ketua DPRD Kabupaten Bima M. Putera Ferryandi S.IP dan Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm," lanjutnya.
(Red)
