Baca Juga
 |
| Perkuat Sinergitas, Kolaborasi & Optimalisasi Pengawasan Orang Asing tingkat Kota Bima, Imigrasi Bima Gelar Rapat TimPORA. |
Kota Bima.-Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi antar instansi dalam pengawasan Orang Asing, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima Kanwil Kemenkumham NTB menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).
Rapat TimPORA tingkat Kota Bima yang digelar di Hotel Marina Inn pada Selasa, 26 Maret 2024 itu dihadiri oleh Stakeholder terkait.
Acara diawali dengan sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima, Muhammad Hasyim menyampaikan bahwa sebagai tim dalam TimPORA harus mengetahui tugas masing-masing instansi, kemudian dalam wadah TimPORA itu sebagai motivasi bersama dalam meningkatkan kewaspadaan kita terkait keberadaan dan aktivitasnya, kemudian untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri masing-masing.
Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, M. Usman sekaligus membuka dengan resmi Rapat TimPORA tingkat Kota Bima dengan tema "Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi TimPORA dalam rangka Optimalisasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kota Bima".
Usman menyampaikan bahwa berdasarkan Permenkumhan No 50 Tahun 2016, Tim Pengawasan Orang Asing Ini memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi/lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Orang Asing. Sehingga adanya sinergitas di antara berbagai instansi pemerintah.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Parlindungan dalam kesempatan itu mengungkapkan tugas pengawasan orang Asing bukan hanya pada Imigrasi.
"Bahwa ada peraturan-peraturan pada masing-masing Instansi yang bisa melaksanakan hal tersebut sehingga wewenang untuk pelaksanaan pengawasan orang Asing adalah tugas kita bersama," ungkap Parlindungan.
Menkumham Yasonna H Laoly dalam beberapa kesempatan mengungkapkan harapannya terkait kolaborasi dalam TimPORA.
"Saya berharap TimPORA dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki perhatian besar tentang pengawasan orang asing, termasuk bekerjasama dengan pihak-pihak kementerian luar negeri maupun lembaga-lembaga lain dari luar negeri, khususnya untuk mengantisipasi bidang kejahatan transnasional," ungkap Yasonna.
(Din/mb01).
