9 Kali Berturut-turut Opini WTP Kembali Diraih Pemkab Bima -->
Cari Berita

Free Space 970 X 90px

9 Kali Berturut-turut Opini WTP Kembali Diraih Pemkab Bima

Friday, May 31, 2024

9 Kali Berturut-turut Opini WTP Kembali Diraih Pemkab Bima. 

Mataram.-Bupati Bima menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ade Iwan Ruswana, di kantor BPK NTB, Kamis (20/5/2024).


Pemkab Bima dibawah kepemimpinan Hj Indah Dhamayanti Putri dan H Dahlan kembali mendapatkan opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP).  

Hadir dalam acara tersebut yakni Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, Pj Sekda Suwandi, Inspektur Drs Agus Salim, Sekretaris DPRD Edi Tarunawan, Kepala BPKAD Adel Linggi Ardi dan beberapa kepala daerah dan kepala OPD terkait Se-NTB.  

Usai penyerahan, Bupati Bima mengungkapkan Kabupaten Bima kembali mempertahankan predikat opini WTP berkat kerja keras seluruh jajarannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

"Namun hasil review BPK atas hasil pemeriksaan harus menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun penyelesaian program dan kegiatan pada semua OPD," ungkap Umi sapaan akrab Bupati Bima itu. 

Sebelumnya, Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengungkapkan, penyerahan  laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD 2023 kepada DPRD dan pemerintah daerah, dapat dilaksanakan meskipun ditengah padatnya kegiatan. 

"Proses pemeriksaan sudah berjalan lancar sesuai dengan standar, melalui prosedur audit yang lengkap mulai dari reviu dokumen, wawancara,  konfirmasi dan sejumlah prosedur lainnya sedemikian rupa dan telah melewati reviu secara berjenjang," ungkapnya. 

BPK merekomendasikan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh para kepala daerah yakni menghindari over estimate pada aspek pendapatan, harus mengacu kepada estimasi secara riil potensi yang dimiliki termasuk perencanaan penganggaran. 

(Din/mb).