 |
| Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bima. |
BIMA, MIMBARNTB – Insiden penganiayaan terhadap seorang wasit yang terjadi dalam rangkaian Turnamen Wali Kota Cup di Lapangan Markas Komando (Mako) Brimob, Bima, memicu kecaman keras dari berbagai kalangan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bima, Muzakir, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar keributan biasa di tengah pertandingan, melainkan tindak pidana serius yang menggerogoti sendi keadilan, aturan, dan marwah olahraga.
Menurut Muzakir, kekerasan yang dialami wasit saat menjalankan tugasnya bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga penyerangan terhadap sistem dan nilai yang dijunjung tinggi dalam dunia olahraga. Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengidentifikasi, menangkap, dan memproses pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Ketika seorang wasit dianiaya karena menjalankan tugasnya, maka yang sedang diserang bukan hanya individu tersebut, tetapi juga aturan, keadilan, dan marwah olahraga itu sendiri. Tindakan ini adalah tindak pidana, dan penanganannya harus menjadi prioritas utama aparat penegak hukum,” tegas Muzakir, Sabtu (30/5/2026).
Salah satu poin utama yang disoroti Muzakir adalah kelanjutan turnamen yang masih berjalan di tengah status pelaku yang belum diketahui dan ditangkap. Menurutnya, sikap penyelenggara yang tetap melangsungkan kompetisi berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, seolah-olah keberlangsungan pertandingan dianggap lebih penting daripada penegakan hukum dan rasa aman pihak yang terlibat.
Ia dengan tegas meminta penyelenggara menghentikan sementara seluruh rangkaian Turnamen Wali Kota Cup hingga ada kepastian hukum yang jelas.
“Hentikan sementara turnamen. Jangan biarkan hukum kalah oleh sepak bola. Tidak ada pertandingan, trofi, atau kemeriahan yang lebih penting daripada keselamatan manusia dan tegaknya keadilan. Melanjutkan pertandingan seolah tidak terjadi apa-apa adalah bentuk pembiaran yang tidak bisa kami terima,” ujarnya.
Lokasi kejadian yang berada di kawasan Mako Brimob juga menjadi perhatian khusus HMI MPO Cabang Bima. Bagi masyarakat, kawasan tersebut selama ini dipersepsikan sebagai simbol keamanan dan ketertiban. Fakta bahwa tindakan kekerasan tetap bisa terjadi di lokasi tersebut memunculkan kegelisahan dan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pengamanan yang diterapkan selama turnamen berlangsung.
“Peristiwa ini terjadi di tempat yang seharusnya paling aman. Jika seorang wasit bisa menjadi korban kekerasan di sana, maka wajar apabila publik mempertanyakan sejauh mana jaminan keamanan yang diberikan kepada pemain, ofisial, penonton, dan seluruh pihak yang terlibat. Di mana pengamanan yang seharusnya bertindak cepat dan tegas? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab,” ungkap Muzakir.
Lebih jauh, Muzakir juga mempertanyakan tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki otoritas, peran, maupun kepentingan dalam pelaksanaan turnamen ini. Nama Komandan Batalyon (Danyon) Brimob disebut-sebut menjadi sorotan publik karena keterlibatannya dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, siapa pun yang memiliki wewenang, menerima manfaat, atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan, wajib bertanggung jawab memberikan penjelasan terkait insiden yang terjadi.
“Hari ini publik tidak hanya menuntut penangkapan pelaku. Publik juga berhak bertanya: di mana tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan ini? Jika ada pihak yang memiliki otoritas, pengaruh, atau bahkan keuntungan dari turnamen ini, maka mereka juga harus hadir menjelaskan kepada masyarakat ketika kekerasan terjadi. Tidak boleh ada yang diam saja saat masalah muncul,” kritiknya.
Muzakir menegaskan, tragedi penganiayaan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada pelaku yang terlibat langsung di lapangan. Peristiwa ini harus menjadi titik tolak evaluasi menyeluruh bagi semua pihak yang memegang tanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan kelancaran kompetisi.
“Jangan sampai yang terlihat hanya keuntungan dan kemeriahan saat turnamen berjalan, tapi ketika ada yang menjadi korban kekerasan, tidak ada satu pun pihak yang tampil mengambil tanggung jawab moral di hadapan publik. Masyarakat menunggu penjelasan, bukan sekadar kebisuan,” tambahnya.
Pihaknya juga menegaskan sikap menolak segala bentuk pembiaran atau perlindungan terhadap pelaku, apa pun latar belakangnya. Tidak boleh ada kesan bahwa ada pihak yang kebal hukum hanya karena berada dalam momentum sebuah turnamen olahraga.
“Kami menolak segala bentuk upaya yang mengarah pada pembiaran. Siapa pun pelakunya, dari kalangan mana pun, harus diproses sesuai hukum. Jangan biarkan kesan bahwa hukum bisa dikesampingkan demi sebuah pertandingan tumbuh di tengah masyarakat,” tandasnya.
Menurut Muzakir, penghentian sementara kompetisi adalah langkah moral dan strategis yang diperlukan. Hal ini menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam menjamin keselamatan serta bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Mustahil berbicara tentang sportivitas ketika wasit—yang menjadi simbol penegakan aturan di lapangan—justru menjadi korban kekerasan. Sebelum pelaku ditangkap, sebelum ada kepastian hukum yang jelas, maka tidak ada alasan moral bagi turnamen untuk terus berjalan,” tegasnya.
HMI MPO Cabang Bima menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pihaknya juga mendesak panitia pelaksana, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk segera melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem penyelenggaraan, keamanan, dan pengawasan dalam setiap kegiatan olahraga di wilayah Bima.
“Bagi kami, persoalan ini sederhana namun prinsipil: tangkap pelaku, tegakkan hukum dengan tegas, dan hentikan sementara turnamen sampai keadilan bagi korban benar-benar ditegakkan. Itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” pungkas Muzakir. (Tim).