 |
| Abdul Halik, Ketua Komisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan PB HMI sekaligus mantan Ketua HMI BADKO Bali-Nusa, menyampaikan pandangan terkait kepemimpinan KONI NTB. Ia menilai Gubernur NTB layak dipertimbangkan memimpin KONI NTB untuk memperkuat koordinasi dan menghadapi PON XXII 2028. |
BIMA, MIMBARNTB – Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai menjadi momentum strategis untuk menentukan arah masa depan olahraga daerah, terutama dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan digelar di NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Komisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), yang juga mantan Ketua HMI BADKO Bali-Nusa, Abdul Halik, menilai kepemimpinan KONI NTB ke depan membutuhkan figur dengan kapasitas koordinasi yang kuat dan mampu menyatukan seluruh potensi daerah.
Menurut Halik, Musorprov tidak boleh dipandang sebatas agenda pergantian atau pemilihan ketua organisasi. Lebih dari itu, forum tersebut harus menjadi ruang untuk menentukan model kepemimpinan olahraga NTB yang mampu membawa daerah menuju prestasi lebih tinggi pada PON 2028.
“KONI NTB ke depan membutuhkan lebih dari sekadar administrator organisasi. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menyatukan pemerintah, cabang olahraga, atlet, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam satu visi besar menuju PON 2028,” tegas Abdul Halik.
Ia menjelaskan, tantangan menghadapi PON 2028 tidak hanya berkaitan dengan pembinaan atlet. Agenda olahraga nasional tersebut juga membutuhkan kesiapan infrastruktur, transportasi, layanan kesehatan, pariwisata, ekonomi daerah hingga strategi promosi NTB di tingkat nasional.
Karena itu, menurut Halik, kemampuan membangun koordinasi lintas sektor menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan Ketua KONI NTB.
Dalam konteks tersebut, PB HMI menilai Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memiliki modal kelembagaan yang layak dipertimbangkan secara objektif untuk memimpin KONI NTB.
Halik menegaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata karena Iqbal menjabat sebagai Gubernur NTB, melainkan karena posisi tersebut dinilai memberikan ruang koordinasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan yang dibutuhkan dalam persiapan PON 2028.
Terlebih, NTB bersama NTT akan menjadi tuan rumah PON XXII 2028. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, KONI, cabang olahraga, atlet, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat.
“Kami tidak sedang berbicara tentang jabatan, tetapi tentang kapasitas. Jika NTB ingin menjadikan PON 2028 sebagai momentum lompatan prestasi olahraga dan pembangunan daerah, maka kepemimpinan KONI harus diisi oleh figur yang mampu mengorkestrasi seluruh potensi NTB,” ujar Halik.
Meski memberikan dukungan, PB HMI menekankan pentingnya menjaga proses Musorprov tetap berada dalam koridor organisasi. Pemilihan Ketua KONI NTB, kata Halik, harus berlangsung secara profesional, transparan, demokratis dan tetap menjunjung tinggi independensi olahraga.
Menurutnya, kepemimpinan KONI harus mampu memastikan pembinaan atlet berjalan serius, organisasi dikelola secara profesional serta seluruh cabang olahraga memperoleh perhatian yang proporsional.
“Yang harus kita pastikan bukan siapa yang menang, tetapi apakah kepemimpinan KONI nanti mampu menjamin atlet mendapatkan pembinaan terbaik, organisasi dikelola profesional, dan PON 2028 benar-benar menjadi legacy bagi NTB,” tegasnya.
PB HMI juga mengajak seluruh insan olahraga NTB menjadikan Musorprov sebagai momentum memperkuat persatuan. Perbedaan pilihan dalam kontestasi organisasi dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi, namun kepentingan kemajuan olahraga NTB harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dengan demikian, Musorprov KONI NTB diharapkan tidak berhenti pada proses memilih figur pemimpin, tetapi menghasilkan kepemimpinan yang memiliki visi besar, mampu membangun kolaborasi dan berorientasi pada prestasi atlet serta kemajuan olahraga NTB.
“Yang paling penting adalah olahraga NTB maju, atlet berprestasi, organisasi semakin profesional, dan PON 2028 meninggalkan warisan positif bagi masyarakat NTB,” pungkas Halik. (MB/01)