Rakor yang berlangsung di ruang rapat Sekda Kota Bima pada Rabu, 28 Februari 2024 itu diadakan dengan tujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memanfaatkan dana BTT guna meredam dampak inflasi yang terjadi.
Pada kesempatan itu,
H. Mukhtar Landa menggarisbawahi urgensi penanganan inflasi sebagai tantangan bersama bagi Pemerintah dan masyarakat.
"Inflasi yang terjadi belakangan ini memerlukan respon yang cepat dan tepat dari Pemerintah dan semua pihak terkait. Dana BTT menjadi salah satu instrumen yang kita punya untuk merespon situasi ini dengan lebih efektif," ungkap Sekda.
Ikut dalam rakor yakni Inspektur, plt Asisten 2, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kadis Koperindag, Kadis Perhubungan, Kadis Pertanian, Kadis PUPR, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perikanan, Kadis Sosial, Kadis Tenaga Kerja, serta Kabag Ekonomi.
Diskusi intens dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak oleh inflasi dan menentukan langkah-langkah strategis dalam menggunakan dana BTT untuk meredam dampaknya.
Sekda Kota Bima menyampaikan bahwa penggunaan dana BTT wajib diarahkan pada sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi stabilitas harga dan kehidupan ekonomi masyarakat.
"Ketersediaan anggaran dan masyarakat sebagai sasaran kita, wajib menggunakan dana BTT, jadi uang itu ada sesuai dengan kebutuhan, berapapun yang kita keluarkan itu adalah intervensi BTT termaksud untuk subsidi beras," ujarnya.
Tak hanya itu, H. Mukhtar juga menegaskan pentingnya kerjasama dan sinergi antara berbagai stakeholder terkait untuk mengsukseskan upaya-upaya meredam inflasi.
"Dalam upaya meredam inflasi ini, kerjasama dan sinergi kita semua dibutuhkan. Saya minta pada triwulan ke 2, kita bantu subsidi setiap kilogram beras untuk diturunkan, sehingga harganya bisa normal dan terjangkau oleh masyarakat," tegasnya.
Dengan semangat kolaboratif, diharapkan Rakor ini mampu menghasilkan rencana strategis yang dapat meminimalkan dampak inflasi bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bima.
(Din/mb).
