Baca Juga
 |
| Pj Wali Kota Bima, H Mohammad Rum. |
Kota Bima.-Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum turut berpartisipasi dalam Rakornas yang diselenggarakan oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan tema "Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ibu Kota Nusantara untuk Mewujudkan Kota Dunia untuk Semua".
Acara ini berlangsung di Grand Ballroom Hotel Kempinski, West Mall Lantai 11, Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin nomor 1, Jakarta pada Kamis, 14 Maret 2024 yang bertujuan untuk memastikan pemerataan informasi mengenai bentuk Pemerintahan di IKN, potensi kerjasama dengan IKN, kekhususan IKN dan kewenangan khusus IKN, perkembangan pembangunan IKN, pelaksanaan investasi di IKN, serta untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan penjelasan konsep dan perspektif Ibukota Nusantara dari berbagai aspek, meliputi perspektif pemerintahan yang fokus pada inovasi dan kemampuan beradaptasi, perspektif lingkungan untuk mewujudkan kota berkelanjutan dengan mencapai net zero emissions pada tahun 2045 mendatang, perspektif ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pertumbuhan ekonomi inklusif, serta perspektif teknologi yang mengadopsi konsep Kota Cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan.
Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono menyampaikan bahwa pengenalan Ibu Kota Nusantara ini merupakan loncatan transformasi peradaban di Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi pangkalan bagi peradaban baru dengan memperkenalkan budaya baru.
"Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan transformasi untuk membuat peradaban baru dengan memperkenalkan budaya baru dan dasar baru untuk kemajuan Indonesia serta untuk menyebarluaskan magnet ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Hal ini membuat kolaborasi antar pemerintah daerah dan kementerian/lembaga menjadi vital sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otoritas IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menyampaikan harapannya bahwa Rakornas ini juga mampu menyediakan wadah diskusi konstruktif sehingga seluruh peserta dapat memahami secara utuh terkait Konsep Ibu Kota Nusantara dan bagaimana mewujudkan peradaban baru menyongsong Tahun emas Indonesia 2045.
Rakornas tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara dari kementerian/lembaga, diantaranya Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Amran; Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis H. Sumadilaga; Sekretaris Jenderal Menteri ATR/Kepala BPN, Suyus Windayana; Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti; serta Kurator Ibu Kota Nusantara, Ridwan Kamil.
Sementara Ridwan Kamil dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa sejalan dengan visi kita mewujudkan kota cerdas yang berorientasi net zero emissions.
"Tugas kami disini adalah memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan sehingga nantinya memberikan manfaat untuk masyarakat luas," jelasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Danis H Sumadilaga dalam sesi diskusi menyampaikan Sustainability yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan kemasyarakatan itu betul-betul menjadi acuan dalam proses pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Bima HM Rum bergabung dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk membahas agenda utama, yaitu Pengenalan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai "Loncatan Peradaban Indonesia" serta potensi kerjasama antara OIKN dan pemerintah daerah. Menurut H. Mohammad Rum, dengan dialog dan kolaborasi yang dijalin, diharapkan dapat memajukan pembangunan kota-kota di Indonesia menjadi lebih inklusif dan berdaya saing global. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima, sehingga dapat sejajar dengan kota lain di Indonesia.
Agenda rakornas ini juga dihadiri oleh 39 Sekretaris Kementerian/Lembaga, 38 Gubernur, serta 594 Bupati/Walikota dari seluruh wilayah di Indonesia.
(Din/mb).