KABUPATEN BIMA, NTB – Proyek pembangunan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar yang khusus diperuntukkan untuk tahap pematangan lahan, bukan untuk pembangunan gedung seperti yang sering diasumsikan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, H. Muhamad Syaeful Bahri ST., MT. Menurutnya, alokasi anggaran tahap pertama ini difokuskan untuk mempersiapkan lahan agar siap menjadi tempat pembangunan rumah dinas kepala daerah di masa mendatang.
"Lokasi proyek rumah jabatan berada di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya dekat dengan kantor Samsat," jelas Syaeful Bahri.
Pekerjaan pematangan lahan yang dilakukan mencakup serangkaian aktivitas teknis, antara lain penataan lahan, pembersihan area, perataan permukaan, pengurukan, serta pemadatan tanah. Kondisi lahan yang memiliki variasi elevasi mulai dari minus 50 cm hingga 3 meter menjadi alasan utama mengapa tahap konsolidasi ini harus dilakukan terlebih dahulu.
Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen pemerintahan Kabupaten Bima yang dipimpin oleh Bupati Ady Mahyuddin dan Wakil Bupati dr. H. Irfan untuk memulai proses pemindahan berbagai fasilitas bangunan pemerintah yang saat ini berada di wilayah Kota Bima ke Kabupaten Bima.
Selain untuk rumah jabatan kepala daerah, Dinas PUPR Kabupaten Bima juga menyatakan bahwa pematangan lahan juga dilakukan untuk persiapan pembangunan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima yang berada di dalam lingkungan komplek kantor Bupati di Godo.
"Kalau tidak dimatangkan dari sekarang, lahannya tidak akan pernah siap dibangun," tandas Syaeful Bahri yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bima.
(Din).