 |
| Kepala Dinas Kominfo Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim memberikan keterangan pers kepada awak media, Kamis (2/7/2026). |
BIMA, MIMBARNTB – Pemerintah Kota Bima memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai tanggapan dan isu yang berkembang di masyarakat pasca pelantikan sejumlah pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang digelar Selasa (1/7) di Aula Maja Labo Dahu Kantor Pemkot Bima.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, menegaskan pelantikan tersebut murni dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh proses pengisian jabatan telah berjalan sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku.
"Setiap pengangkatan pejabat dilaksanakan melalui prosedur yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, pengalaman, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan lembaga—bukan pertimbangan lain di luar ketentuan," ujar Hasyim dalam keterangannya, Kamis (2/7).
Ia menekankan hubungan kekeluargaan tidak menjadi dasar pemberian keistimewaan, sekaligus tidak boleh menghilangkan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti promosi jabatan. Selama memenuhi syarat administratif, memiliki kemampuan, loyalitas, dan integritas, setiap ASN memiliki peluang yang sama.
"Kami teguh pada prinsip profesionalisme, objektivitas, transparansi, dan sistem merit. Hak semua ASN setara selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan," jelasnya.
Kinerja Menjadi Tolok Ukur Utama
Hasyim menambahkan pelantikan bukan titik akhir penilaian. Keberhasilan pejabat baru akan dinilai dari capaian kinerja, kualitas pelayanan, dan tanggung jawab tugas.
"Masyarakat dipersilakan ikut mengawasi. Mereka harus membuktikan kemampuan lewat kerja nyata. Jika nanti tidak mampu memenuhi target, akan dievaluasi, bahkan dapat dicopot sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Pemkot Bima memandang pengawasan masyarakat sebagai bagian penting mewujudkan birokrasi yang akuntabel. Pemerintah pun membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik dan saran yang membangun.
"Kami mengajak masyarakat memberi kesempatan kepada pejabat baru untuk bekerja dan menunjukkan hasil. Kami terbuka terhadap masukan demi tata kelola yang lebih baik," pungkas Hasyim.
Penataan birokrasi ini diharapkan memperkuat kinerja perangkat daerah dan mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Kota Bima. (Tim).