BIMA, MIMBARNTB — Kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Bima kembali menjadi sorotan. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan parah sebelum memasuki musim hujan.
Kerusakan sejumlah ruas jalan dinilai telah mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Ruas jalan provinsi di wilayah Soromandi, Ambalawi–Wera, Monta, serta sejumlah titik lainnya disebut membutuhkan penanganan serius.
Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima meminta Pemerintah Provinsi NTB berlaku adil dan proporsional dalam mengalokasikan anggaran pembangunan melalui APBD Perubahan Provinsi NTB. Mereka berharap perbaikan ruas-ruas jalan yang rusak dapat menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Dr. Hajairin, S.H., M.H., mengatakan kondisi jalan di sejumlah wilayah semakin memprihatinkan. Kerusakan berupa lubang, permukaan jalan yang bergelombang, hingga badan jalan yang mulai mengalami penurunan dinilai membutuhkan penanganan segera.
“Jalan ini digunakan setiap hari oleh masyarakat. Kami berharap Pemerintah Provinsi NTB segera turun tangan karena kondisinya semakin memprihatinkan, apalagi kita akan memasuki musim hujan,” ujar Hajairin, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurutnya, persoalan jalan rusak bukan sekadar masalah kenyamanan. Kondisi tersebut juga menyangkut keselamatan masyarakat, terutama para pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi ruas jalan tersebut.
Hajairin menilai kondisi jalan berpotensi semakin memburuk ketika musim hujan tiba. Air hujan dapat memperparah lubang dan kerusakan pada badan jalan, sehingga risiko kecelakaan semakin besar.
Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima meminta pemerintah tidak hanya melakukan penanganan sementara berupa penambalan di sejumlah titik, melainkan melakukan perbaikan yang menyeluruh dan berkualitas.
“Kami bukan hanya meminta jalan ditambal, tetapi berharap ada perbaikan yang benar-benar berkualitas dan tahan lama. Masyarakat membutuhkan akses jalan yang aman dan nyaman untuk digunakan dalam jangka panjang,” tegasnya.
Pemuda Muhammadiyah juga meminta Pemerintah Provinsi NTB memberikan kejelasan mengenai rencana perbaikan ruas-ruas jalan provinsi yang rusak melalui APBD Perubahan.
Hajairin menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan langkah nyata dari pemerintah, kekecewaan masyarakat berpotensi semakin meningkat. Bahkan, menurutnya, aksi protes berupa pemblokiran jalan dapat terjadi di sejumlah titik yang mengalami kerusakan paling parah.
“Apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan melalui APBD Perubahan Provinsi, maka jangan salahkan jika kami bersama masyarakat mengambil langkah tegas. Pemblokiran pada beberapa titik jalan yang rusak parah bisa menjadi pilihan sebagai bentuk protes,” ujarnya.
Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima berharap Pemerintah Provinsi NTB segera merespons aspirasi tersebut dengan memastikan adanya langkah penanganan konkret. Perbaikan jalan, menurut mereka, merupakan kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan, mobilitas masyarakat, serta aktivitas perekonomian warga.
(Redaksi)