BIMA, MIMBARNTB.com – Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan bergelombang tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (2/9/2026) tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak terkait serta memastikan setiap tahapan Pilkades dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi membahas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa, termasuk pendampingan penyusunan tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
Sebanyak 188 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka terdiri dari para camat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa, serta ketua panitia pemilihan kepala desa dari desa-desa pelaksana Pilkades serentak.
Para peserta mendapatkan pemaparan dari narasumber Desk Pilkades, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima Muhlis, S.H., M.H., serta Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Bima Safriatna Ach, M.M.
Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, M.M., dalam arahannya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkades serentak bergelombang, termasuk melalui penambahan alokasi anggaran daerah.
Menurutnya, Pilkades serentak di Kabupaten Bima direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Untuk Gelombang I, sebanyak 57 desa akan melaksanakan Pilkades menyusul berakhirnya masa jabatan kepala desa pada tahun 2027.
Seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan, kata H. Masykur, akan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
“Keberhasilan Pilkades serentak memerlukan dukungan operasional dan logistik untuk memenuhi kebutuhan teknis panitia pemilihan, pengadaan logistik hingga pengamanan pada setiap tahapan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan secara optimal, tertib, aman, dan sesuai jadwal.
H. Masykur juga menilai sosialisasi menjadi langkah strategis agar seluruh pelaksana Pilkades, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan kewenangan masing-masing.
Para panitia pemilihan juga diingatkan untuk tetap menjaga independensi dan profesionalitas selama menjalankan tugas.
Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya potensi konflik horizontal serta menjamin proses demokrasi di tingkat desa berjalan secara jujur dan kondusif.
“Sosialisasi ini penting untuk memastikan seluruh pelaksana memahami dengan baik tugas dan wewenangnya, menjaga independensi panitia, mencegah potensi konflik horizontal, serta memastikan proses pemungutan suara berjalan tertib dan aman,” imbuhnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek krusial Pilkades, mulai dari ketentuan pemilih, persyaratan calon kepala desa, tugas dan tata tertib panitia, tahapan kegiatan, proses pencalonan, penetapan calon kepala desa, hingga ketentuan pelaksanaan kampanye.
Melalui sosialisasi ini, DPMD Kabupaten Bima berharap seluruh pihak yang terlibat dapat mempersiapkan diri sejak dini sehingga pelaksanaan Pilkades serentak dan bergelombang dapat berlangsung sukses, demokratis, aman, serta mampu menghasilkan kepala desa yang benar-benar mendapat legitimasi dari masyarakat.
Redaksi