 |
| Sekretaris Gapensi Kota Bima, Angga Taher, mengeluhkan harga semen yang menembus Rp150 ribu per sak serta kelangkaan stok yang dinilai berpotensi menghambat pekerjaan proyek konstruksi di Kota Bima. |
KOTA BIMA, MIMBARNTB.com – Persoalan mahalnya harga dan kelangkaan semen mulai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pekerjaan konstruksi di Kota Bima. Kondisi tersebut dikeluhkan kontraktor sekaligus Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Bima, Angga Taher.
Angga mengungkapkan, harga semen saat ini dilaporkan menembus Rp150 ribu per sak. Ironisnya, tingginya harga tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan barang. Sejumlah toko bangunan yang didatangi untuk mencari semen justru tidak memiliki stok.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengganggu pelaksanaan proyek pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Para kontraktor menghadapi situasi sulit karena kebutuhan material semakin sulit diperoleh, sementara waktu pelaksanaan pekerjaan terus berjalan sesuai ketentuan kontrak.
Persoalan ini bukan sekadar kenaikan harga bahan bangunan. Jika berlangsung berlarut-larut, kelangkaan semen dapat menghambat progres pekerjaan, meningkatkan beban biaya operasional, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemenuhan target penyelesaian proyek.
Angga menilai pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Diperlukan langkah konkret untuk menelusuri penyebab kelangkaan, memastikan distribusi semen berjalan normal, serta mencari solusi agar para pelaksana proyek tidak terus menanggung dampak persoalan di luar kendali mereka.
Ia mengingatkan, kontraktor tetap dibebani kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu kontrak. Namun, kewajiban tersebut menjadi semakin berat ketika material utama justru sulit diperoleh di pasaran.
"Harga semen tembus di angka Rp150 ribu per sak. Bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah?" ungkap Angga kepada MIMBARNTB, Rabu (4/11/2026).
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak distributor dan pelaku usaha bahan bangunan untuk memastikan penyebab kelangkaan sekaligus mengendalikan persoalan distribusi.
Sebab, apabila kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya kontraktor yang dirugikan. Kelancaran pembangunan daerah dan target penyelesaian proyek juga berpotensi menjadi korban.
Pemerintah daerah dituntut hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar membiarkan kontraktor berjibaku menghadapi mahalnya harga dan langkanya material di tengah waktu kontrak yang terus berjalan.