 |
| Kepala Kesbangpol Kota Bima, Muhammad Natsir, M.Pd., mendampingi Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, S.E., bersama Sekda Kota Bima mengikuti Rakor Pemerintah Provinsi NTB melalui video conference di Command Center Kota Bima, Senin (19/10/2026). Rakor membahas ketahanan pangan, ketersediaan BBM, distribusi pupuk, serta penanganan krisis air bersih. |
KOTA BIMA, MIMBARNTB.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bima, Muhammad Natsir, M.Pd., mendampingi Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., bersama Sekretaris Daerah Kota Bima mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui video conference, Senin (19/10/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, tersebut membahas sejumlah persoalan strategis daerah, khususnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), cadangan pangan pemerintah, pasokan pupuk bagi petani menjelang musim tanam, serta kondisi sosial dan kesiapan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Wali Kota Bima mengikuti kegiatan tersebut dari ruang pusat kendali Command Center Kota Bima. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Bima menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait dalam mengantisipasi berbagai persoalan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur NTB menekankan pentingnya kewaspadaan dan koordinasi lintas sektor agar setiap potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas di tengah masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bulog NTB memaparkan bahwa ketersediaan stok beras di wilayah NTB masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pertamina NTB menjelaskan kondisi pasokan dan distribusi BBM serta LPG di seluruh wilayah NTB. Distribusi BBM ditopang oleh tiga depot utama, yakni Depot Ampenan, Depot Badas di Sumbawa, dan Depot Bima, dengan pasokan yang didukung pengiriman dari Manggis dan Tuban.
Berdasarkan pemaparan Pertamina, ketahanan stok masing-masing produk berbeda. Pertalite diperkirakan memiliki ketahanan sekitar empat hari, Biosolar sekitar 30 hari, sedangkan LPG berada pada kisaran empat hari.
Pertamina juga menyampaikan bahwa penyaluran LPG telah ditingkatkan sekitar 200 persen menjelang pelaksanaan MotoGP. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan, sehingga stok di sejumlah pangkalan masih mencukupi.
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, Pertamina terus melakukan pemantauan persediaan di SPBU serta memprioritaskan pengiriman ke lokasi yang stoknya mulai menipis, terutama di jalur lintas, kawasan perkotaan, dan jalur pariwisata.
Sejumlah SPBU juga disiapkan beroperasi selama 24 jam dengan dukungan petugas pengatur antrean guna mengantisipasi kepadatan kendaraan.
Pertamina turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan. Masyarakat juga diminta menggunakan energi secara bijak serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Wali Kota Laporkan Krisis Air Bersih di 21 Kelurahan
Dalam forum tersebut, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., menyampaikan laporan mengenai kondisi kekeringan dan krisis air bersih yang tengah melanda Kota Bima.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bima telah menetapkan status tanggap darurat menyusul krisis air bersih yang berdampak pada 21 kelurahan. Hingga saat ini, pemerintah daerah terus melakukan langkah penanganan melalui pendistribusian air bersih kepada masyarakat di wilayah terdampak.
Untuk mendukung kelancaran operasional pendistribusian tersebut, Wali Kota meminta konfirmasi sekaligus dukungan Pertamina terkait kebutuhan BBM bagi kendaraan dan sarana operasional pengangkutan air bersih.
Dukungan pasokan BBM dinilai sangat penting agar pelayanan distribusi air bersih dapat terus berjalan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi kekeringan yang semakin meluas.
Selain persoalan air bersih, Wali Kota juga melaporkan bahwa kondisi ketersediaan pangan di Kota Bima relatif aman. Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat masih berlangsung sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Bantuan tersebut berupa beras sebanyak 10 kilogram per keluarga dan minyak goreng sebanyak empat liter untuk setiap alokasi penyaluran, sesuai ketentuan program yang berlaku.
Rakor juga memberikan perhatian terhadap kesiapan pasokan pupuk bagi petani menjelang musim tanam. Ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk menjadi salah satu aspek penting agar aktivitas pertanian masyarakat tidak terganggu akibat keterlambatan pasokan sarana produksi.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Bima berharap sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB, Bulog, Pertamina, dan seluruh instansi terkait semakin diperkuat.
Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas pasokan BBM dan pangan, memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, serta memperoleh dukungan dalam penanganan krisis air bersih di Kota Bima.Dengan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan distribusi yang dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pertanian, dan pelayanan publik.